Etnis Muslim Rohingya. (Ist)

India Ingin Deportasi Rohingya secara Legal. Ini yang Dilakukan

JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Dalam Negeri India saat ini tengah berusaha mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung untuk bisa mendeportasi pengungsi Rohingya secara legal.

Di antaranya adalah dengan memberikan bukti-bukti intelijen soal ancaman terorisme dari etnis Muslim Rohingya. 

Kemendagri India kepada Mahkamah Agung mengaku telah menerima laporan dari badan-badan keamanan dan sumber intelijen soal adanya “hubungan antara imigran Rohingya dengan organisasi teroris di Pakistan.”

Dalam aduan ke Mahkamah Agung, disebutkan juga bahwa Rohingya terlibat dalam rencana serangan ISIS dan kelompok ekstremis lainnya di India.

Tujuan mereka, menurut Kemendagri India, adalah memicu konflik sektarian antar masyarakat.

Terkait itu, pemerintah India akan mendeportasi sekitar 40 ribu pengungsi Rohingya yang telah berada di negara itu selama bertahun-tahun.

Alasannya, keberadaan Rohingya mengancam keamanan nasional mereka lantaran banyak pengungsi yang diduga terkait jaringan terorisme.

Puluhan ribu pengungsi Rohingya ini datang secara ilegal ke Bangladesh sejak 4-5 lima tahun yang lalu.

Seperti gelombang pengungsi saat ini, mereka kabur ke India karena didera kekerasan dan pembunuhan di negara bagian Rakhine.

Saat ini di Bangladesh ada 400 ribu pengungsi Rohingya setelah kekerasan terjadi kembali sejak 25 Agustus lalu.

Ratusan hingga ribuan warga Rohingya tewas dibunuh, desa-desa mereka dibakar.

Tentara Myanmar berdalih, operasi militer digelar untuk mencari militan yang menyerang pos-pos polisi.

Al-Qaidah Rekrut Rohingya
Awal pekan ini, polisi mengaku telah menahan anggota al-Qaidah yang diduga ingin merekrut pengungsi Rohingya di India untuk berperang di Myanmar.
Para pengungsi Rohingya di India membantah tuduhan tersebut. Mereka mengaku diperlakukan tidak adil dan takut dikembalikan ke Myanmar. 
“Kami merasa tidak berdaya dan putus asa,” kata seorang pengungsi Rohingya, Ali Johar, yang datang ke India pada 2012 dan kini tinggal di Delhi. 
“Demokrasi terbesar di dunia [India] telah memberikan kami tempat tinggal, tapi mereka seharusnya menangani masalah ini dengan lebih berempati,” lanjut Johar. (Reuters)