JAKARTA(IndependensI.com)—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018 baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.
“Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparannya dihadapan para Gubernur se-Sumatera pada acara Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kota Jambi, Senin (10/9/2017).
Saat ini ranking daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu ranking 60, maka tahun ini berada di ranking 52.
“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun,”jelas Menteri Basuki.
Nantinya dikatakan Menteri Basuki, anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.