FGD "Penguatan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pemantapan Ekspor Komoditas Pertanian dari Perbatasan RI-RDTL" di Bandung, Jawa Barat, Rabu dan Kamis (15-16/11/2017). (Humas Kementerian Pertanian)

Sinergisitas Kementan dengan Instansi Lain di Wilayah Perbatasan

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) terus bersinergi dengan instansi lain dalam membangun sektor agraris di perbatasan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bersebelahan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), adalah dua instansi yang terus bersinergi dengan Kementan.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Ani Andayani, menyatakan, sinergi tersebut cukup penting, karena pembangunan di daerah perbatasan di sektor agraris merupakan implementasi Nawacita, visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Salah satu yang diprioritaskan ketiga instansi dalam mewujudkan Nawacita adalah penguatan infrastruktur terutama tatakelola air seperti penyediaan air irigasi guna mendukung ekspor komoditas pertanian Indonesia ke RDTL.

“Kita launching ekspor bawang merah dari Malaka dan Belu (12 Oktober 2017, red). Kita telahbekspor bawang merah RI untuk Timor Leste. Kita kegiatannya tidak berhenti di-launching, tapi juga berkelanjutan,” ujarnya di sela FGD “Penguatan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pemantapan Ekspor Komoditas Pertanian dari Perbatasan RI-RDTL” di Bandung, Jawa Barat, Rabu dan Kamis (15-16/11/2017), dalam keterangan persnya diterima Independensi.com, Kamis.

Bentuk konkret kerja sama tersebut, seperti membangun 30 ribu embung secara nasional. Beberapa diantaranya berada di NTT. Sedangkan bersama Kemendes, baru saja selesai melaksanakan bimtek kepada 218 pendamping desa untuk tatakelola air. “Manajemen tatakelola air secara efisien, kemudian akan disusul pula dari Kementan, untuk pelatihan SDM-nya termasuk implementasinya bagi penguatan lumbung pangan di perbatasan,” tambah Ani.

Melalui sinergi tiga kementerian tersebut, dirinya berharap, bisa menjadi pemicu (trigger) serta mendorong penguatan ekonomi di daerah perbatasan. Apalagi, Asian Development Bank (ADB) bakal turut berpartisipasi dalam pengembangan di perbatasan dengan bergabung dalam sebuah proyek yang dikerjakan olej Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“ADB itu sedang melakukan analisis di Timor Leste dan juga di Indonesia. Dan kata kuncinya saya pesankan, satu pintu saja, jangan ada kegiatan sendiri-sendiri. Kalau satu pintu, itu akan memperkuat,” harap Penanggung Jawab Upsus Pajale di NTT ini. ADB menargetkan laporan akhirnya rampung pada Januari 2018 dimana Mr. Mark ahli “value chain”, Ms Felicia ahli “export trade” telah berdiskusi di kantor kementan senin 6/11/2017.

Di sisi lain, Ani berharap Pemerintah Daerah (Pemda) se-NTT segera menyerap bantuan pemerintah dalam rangka mengembangkan sektor pertanian, mengingat 2017 segera berakhir. Beragam bantuan dari Kementan tersebut, seperti untuk budidaya jagung dan kedelai. “Punya waktu satu bulan kurang. Mohon dengan bantuan itu, program dapat diselesaikan dengan baik,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Kadistan Jabar diwakili Kabid Produksi Tanaman Pangan, Uneef Permadi, saat memberikan sambutan pembukaan, menyatakan, pembangunan infrastruktur berdampak luas terhadap perekonomian di Jabar, termasuk sektor pertanian. Beragam program Kementan juga berimplikasi positif terhadap produksi komoditas, baik buah-buahan, sayur-sayuran, hingga tanaman hias.

Apalagi, karena beragam bantuan tersebut, kini Jabar juga sudah menjadi eksportir untuk sejumlah komoditas. Contohnya, ekspor beras organik dari Tasikmalaya ke Belgia pada 2016. “Sekarang bertumbuh, ada yang sudah punya sertifikat, dan kepada yang belum terus dipacu agar semua kelompok produsen beras organik bersertifikat, ungkapnya.

Selain beras organik, Jabar berpengalaman mengekspor ubi jalar jenis cilembu ke Jepang, sayur ke Singapura, dan komoditas lainnya. “Begitu produksi, langsung habis,” tandasnya. Untuk itu Jabar mendukung kebijakan membangun perbatasan, karena nilai ekonominya akan membuat semua senang.

Dari FGD kali ini akan dihasilkan pula sebuah langkah konkret lanjutan dari launching, antara lain melakukan “overlays” program yang bersumber dari dukungan daerah (terkhusus Malaka dan Belu), melalui perwakilannya yang hadir dengan program Pusat dari ditjen terkaitnya di kementan, yaitu sinergisitas dengan direktorat di PKH terkait akselerasi ekspor unggas ke RDTL, penguatan kawasan untuk kelanjutan ekspor bawang merah dari BPTP NTT dan direktorat terkait di ditjen hortikultura.

Selain itu juga melalui pembuatan bangunan tata air termasuk kelengkapan perpompaan dan perpipaan utk kesiapan irigasi dengan direktorat di ditjen PSP, dukungan utk teknologi dan inovasi budidaya dari litbang dan direktorat teknis lainnya, penyiapan SDM untuk pendidikan pelatihan dan penyuluhan, serta kelancaran tindakan karantina di perbatasan.

Matrik “overlays” program ini selanjutnya merupakan oleh oleh bagi perwakilan Malaka dan Belu utk mulai bergerak memajukan ekonomi perbatasan.