JAKARTA (IndependensI.com) – Di acara peresmian pembukaan “The 42nd Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition”, Presiden Joko Widodo meminta Pertamina untuk kembali melakukan eksplorasi besar guna memenuhi kebutuhan minyak dan gas nasional. Sebab, menurut informasi yang diterimanya, sejak tahun 1970-an Pertamina tidak lagi melakukan eksplorasi besar.
“Informasi yang saya terima sejak tahun 70-an, tidak pernah melakukan eksplorasi dalam jumlah yang besar sampai saat ini. Yang ada eksplorasi yang kecil-kecil. Ini ada apa?” ujar Presiden pada Rabu, 2 Mei 2018, di Jakarta Convention Center.
Ia juga melihat bahwa kegiatan eksplorasi ini malah semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran terkait untuk menyederhanakan prosedur perizinan, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan eksplorasi migas.
“Sudah dipangkas 186 peraturan yang membuat ruwet, yang membuat kita bertele-tele kalau mau investasi di bidang ini. Tapi khusus yang di hulu ada 14. Kita harapkan ini bisa lebih menyederhanakan sehingga investasi makin banyak masuk ke negara kita Indonesia,” ucapnya.
Ditemui para jurnalis usai acara, Kepala Negara mengungkapkan bahwa eksplorasi besar di industri migas ini diperlukan agar jangan sampai impor migas nasional akan semakin banyak di tiap tahunnya.
“Kita ingin agar produksi kita meningkat dari tahun ke tahun karena sudah sekian tahun tidak ada eksplorasi besar yang kita lihat. Jangan sampai kita menurun sehingga semakin lama impornya semakin banyak,” tuturnya.
Ia juga mengajak para pelaku industri migas untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai kendala yang mereka alami sebagai bahan kebijakan pemerintah untuk kembali menyederhanakan regulasi perizinan.
“Kalau masih dianggap ruwet, di sebelah mana? Supaya produksinya bisa meningkat dan orang semakin tertarik masuk ke hulunya,” ujarnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, diantaranya adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.