PANGKAL PINANG (IndependensI.com) – Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk mendorong produktivitas pangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Keberadaan kelompok tani menjadi sangat penting untuk pemberdayaan petani dalam menyambut tantangan pangan dan persaingan global ke depan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Momon Rusmono yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutan di pembukaan Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Expo KTNA, di Bangka Belitung pada Jumat (21/09/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KTNA Winarno Tohir, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna.
“Saya berharap, karena KTNA itu adalah tokoh-tokoh petani di tingkat nasional dan juga pelaku utama pembangunan pertanian, pertemuan ini bisa merumuskan dan juga memberikan masukan kepada pemerintah,” harap Momon. “Mari kita kerja keras sehingga kedaulatan pangan terwujud dan kesejahteraan masyarakat dan khususnya petani bisa diwujudkan,” sambungnya pada acara yang juga menjadi bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang jatuh pada 23 September 2018 nanti.
Momon menyampaikan bahwa Kementan sudah melakukan langkah untuk mendorong visi besar pertanian. Beberapa aspek yang dilakukan meliputi kebijakan yang mempermudah pengadaan benih dan pupuk, deregulasi perizinan, refocusing anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan petani, memaksimalkan lahan pertanian.
“Termasuk kebijakan paska produksi dan pasca panen. Pemerintan juga sudah memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 190 ribu unit. Subsidi benih unggul untuk 7 juta hektar. Fasilitasi asuransi pertanian lebih dari 700 ribu hektare, pembangunan embung 4.520 unit, rehabikitasi jaringan irigasi lebih dari 3 juta hektare,” jelas Amran.
Untuk aspek pasar, mengendalikan rekomendasi impor komoditas dan produk pertanian strategis, mendorong ekspor komoditas pertanian, kebijakan penetapan harga pokok pembelian, serta membangun Toko Tani Indonesia (TTI). Hasilnya produksi padi, jagung, bawang merah naik signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Begitu juga dengan populasi sapi yang dilakukan dengan upaya khusus sapi undukan wajib bunting (UPSUS SIWAB).
“Ekspor produksi pertanian tahun 2017 nilainya mencapai Rp441 triliun atau naik 24 persen dari tahun sebelumnya. Komoditas jagung dan bawang merah kita sudah menghentikan impor dan mensorong ekspor,” kata Momon.
Mendorong Korporasi Petani
Kinerja pertanian pada empat tahun terakhir secara langsung sudah berdampak pada petani. Dilihat dari jumlah Rumah Tangga Tani Sejahtera meningkat 85,25 persen pada Maret 2014 menjadi 85,87 persen pada Maret 2017.
“Capaian tersebut tentu tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi insan pertanian termasuk di dalamnya kelembagaan petani. Apakah dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, maulun kelembagaan ekonomi petani,” kata Momon.
Saat ini jumlah kelembagaan petani, 662.472 kelompok, terdiri dari kelompok tani sebanyak 585.895 kelompok. Sementara gabungan kelompok tani (gapoktan) ada 63.420 kelompok dan kelembagaan ekonomi petani ada sekitar 13.157 kelompok.
“Kelembagaan ekonomi petani merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia, meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, skala usaha dan daya saing, serta percepatan industrialisasi petani yang menguasai teknologi dilakukan melaui korporasi petani,” jelas Momon.
Kementan membuat pilot project untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis ekonomi petani yang dilakukan di empat daerah yakni di Lebak Banten untuk komoditas jagung seluas 1.000 hektare, lalu di Kolaka Timur untuk pengembangan komoditas kakao seluas 550 ha. Kemudian di Malang untuk bawang merah, dan karawang untuk padi. Selain itu, Kementan bersinergi dengan KemenBUMN, dan Kemendes mengembangkan korporasi petani dalam bentuk perseroan terbatas di 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
KTNA menurut Momon bisa berperan penting dalam mendorong kelompok-kekompok tani untuk lebih berdaya saing. Begitu juga dengan penyuluh pertanian swadaya yang saat ini jumlahnya mencapai 25.444 orang. “Perlu diperkuat dari aspek kompetensi dan profesionalisme. Melalui campur tangan KTNA, serta penguatan kelembagaan pos penyuluhan di tingkat pedesaan (posluhdes),” pungkas Momon. (Biro Humas dan Informasi Publik Kementan).