JAKARTA (independensi.com) – Menteri Koordinator Politik Hukum danb Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut, gerakan aksi bela tauhid 211 yang akan digelar olehbGerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) hanya akan menghabiskan energi dan sudah tidak relevan lagi.
“Kita melihat kegiatan demonstrasi semacam itu selain menghabiskan energi kita tapi dalam konteks ini tidak relvan,” kata Menko Polhukam Wiranto usai rapat koordinasi di kantornya, Jalan Medan merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).
Rapat yang dipimpin Wiranto itu dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Wakapolri Komjen Ari Dono, perwakilan Kemenkumham, perwakilan Kemendagri, Perwakilan Kejagung, perwakilan BIN dan perwakilan Kemenkominfo. Raat itu full membahas terkait aksi pembakaran bendera di Kabupaten Garut.
Wiranto menyebut aksi itu sudah tidak relevan lantaran polisi sudah bertindak dan menetapkan beberapa tersangka. Tokoh agamapun disebutnya dalam berbagai acara diskusi juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah.
“Karena para tokoh agama dalam berbagai forum mengajak menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah dengan cara ukhuwah, kebersamaan, kerukunan sesama bangsa Indonesia dan juga semangat tabayun mencari kebenaran,” ungkap Wiranto.
Wiranto mengatakan masih ada satu anggapan masyarakat yang simpang siur terkait pembakaran itu hingga terjadi Aksi Bela Tauhid jilid 2. Saat ini, menurutnya, masyarakat tengah berduka akibat gempa di beberapa wilayah dan juga insiden kecelakaan pesawat Lion Air.
“Pada hari kedua kita berikan penjelasan kemasyarakat tapi kita lihat adanya satu gerakan-gerakan, satu pendapat yang masih simpang siur,” kata Wiranto.
Namun begit, Wiranto mengatakan aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Dia mengingatkan agar agar aksi itu tidak melanggar aturan.
“Kami mengimbau ke masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa, ketertiban, keamanan umum karena kita masih harus melakukan langkah-langkah ke depan membangun bangsa ini,” kata Wiranto.
“Jangan sampai kita terpancing provokasi, ajakan-ajakan dari ormas yang sudah dibubarkan, ormas HTI yang secara hukum sudah dibubarkan. Nah ini yang dapat kami sampaikan dari hasil koordinasi antarkementerian lembaga dan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, ulama dan pimpinan ormas Islam dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia,” sambungnya.
Diketahui, aksi akan digelar hari Jumat (2/11/2018) setelah salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah itu, massa akan longmarch ke depan Istana untuk menyampaikan tuntutannya.