JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimis sebagian besar target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akan tercapai. Sebanyak tiga program diperkirakan akan sulit tercapai yakni air minum, sanitasi dan perumahan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Bappenas, program yang telah direncanakan dibagi menjadi tiga kategori yakni target tercapai, tercapai dengan kerja keras, dan tidak tercapai.
“Dari 20 program di RPJMN yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sebanyak 9 program akan tercapai, 8 dapat tercapai dengan kerja keras,sedangkan 3 program yang mungkin tidak akan tercapai,” kata Menteri Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dengan agenda tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian PUPR Semester I Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018, dan penanganan pasca bencana di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Ketiga program yang akan sulit terpenuhi tahun 2019 yakni program akses air minum layak dengan target 100% dengan capaian tahun 2018 baru sekitar 72%, program akses sanitasi layak 100 % dengan capaian saat ini baru sekitar 62%, serta program untuk mengatasi backlog perumahan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Backlog perumahan di Indonesia berdasarkan konsep penghunian, pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit dan ditargetkan menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Melalui Program Satu Juta Rumah, dalam 4 tahun (2015-2018) telah terbangun 3.542.318 unit rumah.
Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh pimpinan Komisi V DPR Fary Djemy Francis, Sigit Sosiantomo, dan Ibnu Munzir, Kementerian PUPR mendapat apresiasi atas pencapaian realisasi diatas 90% serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2017.
Pada tahun 2018 capaian Kementerian PUPR mencatat angka realisasi fisik 91,6% dan penyerapan anggaran 89,6% dari anggaran Rp 115,48 triliun. Dalam periode tahun 2015 hingga 2018, realisasi Kementerian PUPR berada pada posisi stabil dengan kisaran di atas 90%.
Dalam Raker tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan capaian 4 tahun (2015-2018) pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Dalam meningkatkan konektivitas, target RPJMN yakni pembangunan jalan baru 2.650 km, realisasinya mampu melebihi target yakni 3.387 km. Demikian halnya dalam pembangunan jembatan baru yakni dari target 29.859 m tercapai 41.107 m. Pembangunan jalan tol dari target 1.852 km tercapai 782 km.
“Konektivitas melalui pembangunan jalan tol insyaAllah tercapai tahun 2019 ini, dengan akan selesainya Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar-Kayu Agung-Palembang dengan panjang sekitar 350 km termasuk lanjutan Jalan Tol Trans Jawa hingga ke Banyuwangi. Kemudian Jalan Tol Manado- Bitung (39 km) serta Samarinda-Balikpapan (99 km). Mudah-mudahan bisa tercapai,” ujar Menteri Basuki.
Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015–2018 pemerintah telah membangun 56 bendungan, yang mana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi. Pada 2019 akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun sejak 2015–2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia, yang pada 2014 Indonesia memiliki 231 bendungan.
Sementara untuk pemenuhan kebutuhan air baku dari target RPJMN sebesar 67,52 m3/detik, hingga 2018 telah tercapai 22,24 m3/detik, dari target jaringan irigasi baru 1 juta ha tercapai 865.389 ha. Target sarana prasarana pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai sepanjang 3.620 km telah tercapai 1.041 km. Selain itu juga telah dibangun 942 buah embung alami, dari target sebanyak 1.088 buah.
Dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, pada tahun 2015 – 2018 Pemerintah telah berhasil meningkatkan akses air minum layak melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 21.449 Lt/detik dari target RPJMN 34.319 lt/detik . Penanganan kawasan kumuh perkotaan telah dilakukan pada 13.556 Ha hingga 2018 dari target sebesar 38.431 Ha. Untuk sanitasi dan persampahan, tahun 2015 – 2018, dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi & persampahan yang memberi manfaat kepada 9,7 juta Kepala Keluarga (KK).
Di sektor perumahan, Kementerian PUPR dalam 4 tahun telah membangun rumah susun sebanyak 43.158 unit, rumah khusus 22.333 unit, rumah swadaya 494.169 unit dan dukungan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi sebanyak 104.512 unit rumah MBR. “Untuk program satu juta rumah, pada tahun 2018 lalu capaiannya berhasil menembus angka lebih dari satu juta,” kata Menteri Basuki.
Hadir pula dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo .
Sementara turut mendampingi Menteri Basuki, Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lolly Martina Martief, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, beserta para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR.