Jakarta (Independensi.com)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh anggota DPR RI dan warganegara sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada negara.
“Karena pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional,” kata Bambang saat membuka coaching clinic SPT Tahunan Pribadi dan LHKPN ‘DPR Taat Lapor Pajak’, di Loby Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/03/19).
Dia mengungkapkan di APBN 2019 yang disahkan Oktober 2018, DPR dan pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun.
Oleh karena itu, tutur dia, untuk mensukseskannya perlu kerjasama dan dukungan setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. “Sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Bamsoet demikian biasa dia disapa.
Bamsoet pun mengapresiasi Ditjen Pajak karena dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada tahun 2018.
Dengan besaran 9,87 juta diantaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Di tahun 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.
“Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan pemerintah. Saya mengharapkan jumlahnya bertambah jelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019,” tuturnya.
Dia berharap melalui coaching clinic seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR bisa menjadi motor penggerak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.
Ditambahkannya dengan jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4.351.490, ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya. Hal itu bisa dimulai dari ASN di lingkungan DPR RI. Bamsoet dalam kesempatan membuka coaching clinic juga
melaporkan SPT tahunan pribadi dan menyelesaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) (MUJ).