JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memiliki peran penting dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia ini. Aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme bukan tidak mungkin bisa masuk dari dalam lingkungan Kemen PUPR itu sendiri yang tentunya dapat membahayakan pembangunan bangsa ini.
Untuk itulah para pejabat di lingkungan Kemen PUPR harus memiliki kewaspadaan tinggi untuk dapat mencegah masuknya paham radikal terorisme, sekaligus untuk mencegah timbulnya aksi terorisme di proyek infrastruktur yang sedang dikerjakannya.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH, saat memberikan pembekalan mengenai penguatan infrastruktur dan SDM di lingkungan Kementerian PUPR dalam Memerangi Bahaya Terorisme kepada para pejabat eselon I, II, III, IV, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Administrator, dan Pengawas Pusat yang ada di lingkungan Kemen PUPR di seluruh Indonesia.
“Kementerian PUPR mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap paham-paham (radikalisme negatif) yang mungkin menyusupi. Hal ini dikarenakan Kementerian PUPR ini juga ditugaskan oleh negara untuk membuat suatu kontruksi-konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar,” kata Suhardi usai memberikan pembekalan di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan bahwa kalau sampai saja nantinya ada pegawai di lingkungan Kemen PUPR terpapar paham radikalsime negatif dan sebagainya, tentunya hal tersebut akan membahayakan secara nasional.
“Oleh sebab itu pemahaman ini kami berikan kembali supaya mereka dapat sadar bahwa merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu tidaklah mudah. Dan hal itu sebenanrya bisa diawali dari lingkungan kerja dari unit yang kecil sampai yang besar besar,” kata alumnus Akpol tahun 1985 itu.
Apalagi menurut mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini, yang hadir dalam pembekalan tersebut ada sebanyak 1.700 orang pejabat di lingkungan Kemen PUPR yang telah menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Karena merekalah yang mengelola lingkungan Kemen PUPR tersebut dari mulai tingkat paling rendah sampai tertinggi.
“Oleh sebab itu kita harapkan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai bagaimana mengenal, mengidentifikasi paham-paham radikal negatif dan bagaimana treatment yang bisa dikerjakan, termasuk apa langkah secara manajemen yang bisa diimplementasikan dalam rangka mengeleminir itu semua nantinya,” kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Untuk itu Perwira Tinggi berpangkat Bintang Tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini meminta kepada semua pihak untuk tidak pernah meremehkan lingkungannya masing-masing terhadap kemungkinan masuknya paham radikalsime tersebut termasuk dari dunia maya. Semua pihak diminta untuk saling peduli dan mewaspadai terhadap situasi lingkungan sekitarnya. Bahkan dirinya sudah sering mengatakan bahwa , semua bisa saja terpapar karena di lingkungan aparat saja ada yang terpapar, apalagi yang lain-lain.
“Oleh sabab itu kewaspadaan kitalah yang paling penting untuk mencegah dengan mengenal bagaimana mengidentifikasi dan memberikan masukan mengenai apa sih treatmentnya kalau hal itu ada Tadi sudah saya sampaikan semuanya, dan mudah-mudahan pemahaman ini juga secara manajerial juga bisa disampaikan kepada lingkungan pengelola masing-masing unit kerja untuk memberikan langkah-langkah antisipasi,” ujar suami dr Riri Nusrad Kanam ini.
Dan mantan Kepala Divisi Humas Polri ini juga mengatakan bahwa ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini tidak hanya dilingkunfan pegawai saja,proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kemen PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.
“Itu (proyek infrastruktur) pasti. Disamping itu tentu juga ada kerja sama mengenai perlindungan atau proteksi . Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek obyek vital nasional agar terhindar dari aksi terorisme,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Seperti diketahui, pembekalan yang dilakukan di lingkungan Kemen PUPR ini adalah untuk kedua kalinya. Pada bulan April 2019 lalu Kepala BNPT juga memberikan pembekalabn serupa kepada 500 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang baru masuk di tahun 2017 dan 2018 di lingkungan Kemen PUPR. Dan pembekalan kedua ini diberikan terhadap 1.700 orang pejabat Kemen PUPR.
“Mudah-mudahan dengan kemauan yang luar biasa dari Kementerian PUPR ini bisa betul-betul menjadikan PUPR sebagai lembaga yang clear, yang betul-betul bisa membangun Indonesia dengan sebaik-baiknya,” kata mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini mengakhiri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemen PUPR, Prof Dr Ir Anita Firmanti, MT, mengatakan bahwa pembekalan dari Kepala BNPT terhadap pegawai di lingkungan Kemen PUPR itu dirasa sangat perlu untuk bis menghindari adanya penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan Kementerian PUPR itu sendiri. Apalagi Kemen PUPR ini juga diamanahkan oleh negara untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.
“Jadi kalau ada pejabat (PUPR) sampai ada yang terpapar (paham radikalisme) tentunya bisa membahayakan negara kita, dan infrastruktur Kemen PUPR sendiri juga cukup strategis. Misalnya membangun bendungan lalu kemudian ada unsur-unsur yang agak radikalisme lalu struktur bangunan itu dibuat tidak kuat. Tentunya hal tersebut bisa membahayakan rakyat Indonesia,” kata Anita.
Menurut wanita kelahiran Pasuruan, 15 Juni 1960 ini, dengan adanya paparan dari Kepala BNPT tersebut tentunya pihaknya akan berupaya melakukan komunikasi, monitoring terhadap para pegawai di lingkungan Kemen PUPR agar lebih perhatian dan peduli terhadap staf
“Tentunya kita tidak boleh acuh, tidak bisa membiarkan dan tentunya kami nanti juga akan mendorong para pejabat eselon dari atas (eselon I) lalu ke bawah untuk bisa lebih memperhatikan semuanya. Sebenarnya kita yang paling penting harus merasa bersyukur sebagai orang Indonesia,” katanya.
Untuk itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT yang sudah dua memberikan pembekalan terkait bahaya penyebaran paham radikalisme teroris dan upaya pencegahannya terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kemen PUPR ini.
“Tentunya apa yag telah disampaikan bapak Kepala BNPT ini sangat berharga sekali bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih maju kedepannya,” ujar peraih gelar Doktor dari Universitas Kyoto, Jepang ini mengakhiri.
Selain memberikan pembekalan mengenai Bahaya Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme dan Upaya Pencegahannya, Kepala BNPT juga memberikan pembekalan penguatan kebangsaan mengenai Resonansi Kebangsaan
Acara pembekalan Kepala BNPT tersebut juga dihadiri Menteri PUPR, Ir Basuki Hadimuljono, MSc, PhD, dan seluruh pejabat di lingkungan Kemen PUPR yang ada di Indonesia.