JAKARTA (IndependensI.com) – Dalam waktu dekat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumpulkan pejabat kabinet kerja untuk membahas permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal ini tak lepas dari kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus mengalami kerugian dan menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Hingga akhir tahun 2019 ini defisit yang dialami BPJS Kesehatan kemungkinan mencapai Rp 28 triliun. Lantas apakah pemerintah akan rapat membahas kenaikan iuran BPJS ?
“Belum, makanya kita akan bahas lagi setelah ini Presiden minta bahas lagi rapat tingkat menteri,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Dia melanjutkan, pertemuan dengan Jokowi dan beberapa menteri kabinet kerja membahas jalan keluar permasalahan yang dialami BPJS Kesehatan. Tema besarnya, dikatakan Fahmi mengenai layanan kesehatan. “Tentang hal-hal terkait yang sudah kita ketahui tentang miss match antara pendapatan dan belanja. Langkah-langkah apa untuk menyelesaikan ini,” jelas dia.
Rapat internal pada hari ini, salah satunya agar pelayanan rumah sakit (RS) tetap berjalan baik meskipun ada permasalahan defisit di BPJS Kesehatan. “Bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti, rumah sakit juga tetap melayani, keterlambatan bayar ditutup dulu dengan mekanisme SCF (supply chain finance). Pada akhirnya semua akan diselesaikan, itu yang kita bicarakan tadi,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan akan membahas lebih lanjut persoalan defisit BPJS Kesehatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, hingga saat ini permasalahan tersebut belum juga rampung. “Belum selesai. Nanti sama Bu Menkeu (Sri Mulyani) ya. Kita ada tugas lagi dari Pak Presiden,” katanya. (dny)