JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintah Joko Widodo fokus dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas nasional utama pada tahun mendatang. Agar target tersebut terpenuhi pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp 157,1 triliun yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun depan bisa berada di bawah 9 persen.
“Kita harapkan tahun depan, tingkat kemiskinan kita sudah di bawah 9 persen. Data terakhir menunjukkan, kemiskinan kita 9,4 persen, Maret 2019. Di akhir 2019 kita harapkan sudah dekat dengan 9 persen, dan mudah-mudahan tahun depan sudah di bawah 9 persen,” jelasnya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Selain itu, dia juga memaparkan terkait target pembangunan pada 2020. Seperti ketimpangan Gini Rasio yang berada pada kisaran 0,375-0,380 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada pada kisaran 4,8-5,1 persen.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 72,51, tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9 persen, serta pertumbuhan ekonomi antara 5,2 sampai 5,5 persen. Pemerintah juga sudah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 bertema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.
Dalam RKP tersebut, pemerintah telah menetapkan 5 prioritas nasional, yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
Dia menyebutkan, total dana yang dipersiapkan untuk 5 prioritas nasional itu ialah sekitar Rp 337,3 triliun. Adapun prioritas yang mendapat porsi anggaran terbesar yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
“Dari 5 prioritas tersebut, alokasi anggaran terbesar adalah untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yakni Rp 157,1 triliun,” imbuhnya.
Guna memastikan kelancaran pelaksanaannya pada tahun depan, dia pun mengungkapkan, proyek-proyek prioritas nasional ini akan dikoordinasikan dengan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).
“79 persen belanja non-operasional kementerian/lembaga dialokasikan pada prioritas nasional, di mana lebih dari 70 persen diantaranya dirinci hingga proyek,” imbuhnya. (dan)