JAKARTA (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, meskipun dalam lima tahun ini sudah ada peningkatan yang baik terhadap Ease of Doing Business (EODB), peringkat daya saing investasi juga naik.
Demikian juga dalam penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Namun Presiden menilai itu belum cukup.
“Faktanya itu belum cukup, tidak cukup. Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi. Karena negara-negara pesaing kita, kompetitor-kompetitor kompetitor kita berlomba-lomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik investasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9) siang.
Presiden kembali menceritakan bagaimana 33 perusahaan asal Tiongkok yang melakukan relokasi, tidak ada satupun yang ke Indonesia.
Hal ini dinilai Presiden menjadi sebuah catatan besar untuk pemerintah. Bahkan sampai saat ini, lanjut Presiden, dirinya masih sering menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala-kendala karena regulasi, karena perizinan investasi yang prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak undang-undangnya, berbelit-belit.
“Bukan hanya sulit diprediksi tetapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian, sehingga selalu berubah-ubah,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengingatkan, bahwa situasi yang mereka hadapi akan memberikan citra yang negatif, promosi yang tidak baik, promosi yang buruk karena dibandingkan dengan tawaran yang diberikan negara lain, mereka perizinan betul-betul jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif-insentif yang lebih menarik.
“Ini kita baru menyelesaikan di tingkat pusat. Kita belum nanti akan menghadapi lagi, dan ini juga akan kita selesaikan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kota,” tutur Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan perbaikan secara menyeluruh dalam ekosistem investasi, mulai dari regulasi, perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, sampai di bidang ketenagakerjaan dan juga bidang keamanan.
Presiden mengingatkan, bahwa reformasi itu adalah kunci dalam kita menghadapi menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Meskipun banyak yang mengatakan dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi, Presiden Jokowi meyakini bisa menghadapi.
“Saya yakin kita bisa menghadapi kalau kita bisa menyelesaikan yang tadi saya sampaikan,” tegas Presiden. Terus-Menerus Sebelumnya saat mengawali Rapat Terbatas itu Presiden Jokowi mengemukakan, dalam sebuah ke depan, pemerintah akan terus-menerus, mungkin setiap 2 hari rapat untuk khusus menyelesaikan yang berkaitan dengan Perbaikan Ekosistem Investasi.
Sehingga betul-betul didapatkan dapatkan sebuah keputusan-keputusan yang konkret, dan perbaikan ekosistem investasi betul-betul diperoleh.
Pada rapat terbatas minggu lalu, Presiden mengingatkan, dirinya sudah meminta kepada seluruh Kementerian terutama yang berkaitan dengan ekonomi untuk mengiventarisasi semua regulasi yang menghambat dan memperlambat investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI).
Selain itu, Presiden mengaku sudah meminta agar setiap Kementerian yang berhubungan dengan investasi, menginvestarisasi perusahaan-perusahaan mancanegara yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya, namun terlambat realisasi karena mengalami kendala di lapangan.
“Saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana. Segera dilakukan debottlenecking, dan kita harus bisa buka sumbatan apa yang menyebabkan itu tidak terealisasi,” tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam Ratas kali ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Ketua OJK, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menristekdikti M Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KP Susi Pudjiastuti, Menaker Hanif Dhakiri.
Selain itu turut hadir pula Mendag Enggartiasto Lukita, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, Menpar Arief Yahya, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wamen ESDM Archandra Thahar, Deputi Senior BI Destri Damayanti, dan para eselon 1 di lingkungan lembaga kepresidenan.