JAKARTA (IndependensI.com) – Visi Presiden Joko Widodo pada lima tahun ke depan salah satunya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyederhanaan birokrasi. Dalam mendukung visi Presiden dibutuhkan penguatan Jabatan Fungsional yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan melalui layanan fungsional yang nyata dan hasil kerja yang terukur.
“Setiap pejabat fungsional adalah seperti otaknya komputer (prosesor). Kalau yang struktural itu manajerial, mengelola organisasi itu dilakukan oleh pejabat struktural, tapi otaknya ada di pejabat fungsional. Hal ini yang disampaikan oleh Pak Presiden agar menghargai keahlian,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Temu Ilmiah Tahunan II Jabatan Fungsional (Jafung) di lingkungan Kementerian PUPR awal Desember ini di Jakarta.
Menurut Menteri Basuki, jabatan fungsional sangat penting dalam mendukung peran Kementerian PUPR dalam pembangunan di Indonesia. Untuk itu, jabatan fungsional diharapkan selalu berinovasi dan memiliki jiwa-jiwa kreatif. “Misalnya dalam pembangunan jalan, identifikasi terlebih dahulu masalahnya apa. Hal yang diidentifikasi itu masalah, kemudian lihat aturan-aturan fungsi apa yang bisa dijawab untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu diimplementasikan dengan inovasi yang kreatif,” tutur Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berpesan kepada para pejabat fungsional untuk tidak selalu memikirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak). Namun lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam bekerja yang diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kalau Bapak Ibu aktif berinovasi dan kreatif, saya yakin dengan sendirinya Dupak akan terpenuhi. Tapi kalau pikirannya Dupak, pasti mengalami mental block,” kata Menteri Basuki.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengajak kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian PUPR untuk mengubah mindset. “Kita harus punya nyali untuk mendobrak. Penyederhanaan organisasi bukan untuk memangkas jabatan, atau memangkas kotak-kotak jabatan, bukan itu tujuannya. Tujuannya menyederhanakan birokrasi untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat,” tegas Menteri Basuki.
Tercatat total pegawai Kementerian PUPR saat ini sekitar 22.383 orang dengan jumlah Pejabat Fungsional bidang PUPR sebanyak 2.867 orang terdiri dari Jafung Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, dan Pembina Jasa Konstruksi. Kemudian sebanyak 856 orang Pejabat Fungsional Non-PUPR seperti peneliti, perekayasa, dan perencana yang pembinanya Kementerian/Lembaga lain.