JAKARTA (Independensi.com)
Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dari Prancis menggunakan pesawat baru Garuda jenis Airbus A330-900
yang sempat menggegerkan ternyata sampai saat ini masih “nihil” atau belum ada tersangkanya.
Padahal kasusnya sangat terang benderang setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap adanya dugaan keterlibatan sejumlah Direksi Garuda sebelum dicopot, dalam kasus penyelundupan tersebut.
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tingi Banten Sunarko mengakui pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) kasus penyelundupan motor Harley Davidson Dari penyidik Bea Cukai.
“Ya Kejati Banten sudah terima SPDP. Tapi di dalam SPDP dari penyidik belum ada nama dari tersangkanya,” kata Sunarko kepada Independensi.com, Jumat (17/01/2020) disela-sela mengikuti acara peresmian kantor baru Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
Dikatakan Sunarko bahwa SPDP diterima Kejati Banten tidak lama setelah ramainya berita kasus penyelundupan motor Harley dengan menggunakan pesawat Garuda.
Pihaknya pun sudah menunjuk lima jaksa untuk memantau dan mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai.
“Sekarang kami tinggal tunggu pelimpahan berkas perkara dari penyidik yang nanti kita teliti jika sudah diterima apa sudah lengkap atau belum,” kata mantan Kajari Badung, Bali ini.
Terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson tersebut Menteri BUMN Erick Thohir saat jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Kamis (05/12/2019) menyebut inisial AA yang mengarah kepada nama Dirut PT Garuda Ari Askhara yang kemudian dicopot, sebagai pemilik moge selundupan dari Prancis.
Dalam laporan yang diterima Erick dari komite audit, diketahui Ari Askhara memberi instruksi untuk mencari motor klasik Harley Davidson ini sejak 2018. Motor Harley berjenis Shovelhead ini kemudian dibeli pada April 2019.
Proses transfer dilakukan di Jakarta ke rekening finance manager Garuda Indonesia di Amsterdam. Erick juga menyebut Iwan Juniarto Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia membantu mengurus proses kargo pengiriman.
“Ini yang sungguh menyedihkan, ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah BUMN. Bukan hanya individu-individu,” kata Erick.(muj)