JAKARTA (Independensi.com) – Dayak International dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) mengusulkan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda, Dr Jiuhardi SE, MM, untuk menjadi bagian manajemen Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal DIO, Dr Yulius Yohanes M.Si dan Ketua Bidang Hukum Adat dan Peradilan Adat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MHADN, Tobias Ranggie SH (Panglima Jambul), Jumat, 13 Maret 2020.
Keduanya menanggapi semakin santernya nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, Komisaris Utama Perusahaan Pertambangan Minyak Tanah (Komut Pertamina) dan mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai Kepala Badan Otorita IKN di Provinsi Kaltim.
Nama Ahok terus menguat dibandingkan tiga nama lainnya (Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas), sebagai Kepada Badan Otorita IKN, sehingga harus ada putera asli orang Dayak, yaitu Jiuhardi.
Jiuhardi berasal dari Dayak Kenyah, Ketua Perwakilan DIO Provinsi Kaltim dan Ketua Bidang Ekonomi DPP MHADN.
“Bilamana perlu, Jiuhardi harus jadi Kepala Badan Otorita IKN, karena merupakan putera asli dari Provinsi Kaltim. Tapi kami serahkan sepenuhnya dari hak prerogatif Presiden Indonesia, Joko Widodo, tapi mesti ada orang Dayak terlibat di Badan Otorita IKN,” ungkap Yulius Yohanes dan Tobias Ranggie (Panglima Jambul).
Yulius Yohanes, mengatakan, keterlibatan orang Dayak di dalam manajemen Badan Otorita IKN di Provinsi Kaltim, agar orang Dayak jangan jadi penonton di tanah sendiri.
Tobias Ranggie, menambahkan, demi terjaminnya kondusifitas keamanan di IKN apabila terjadi benturan peradaban.(Aju)
Setuju dan sangat mendukung seorang putra Dayak asli menjadi pimpinan otorita IKN. Dayak harus jadi tuan/pimpinan di wilayah nya sendiri. Dayak Bersatu; Dayak Mandiri; Dayak Mampu…