SURABAYA (Independensi.com) – Universitas Airlangga (Unair), kecewa dengan kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mengeluarkan surat edaran (SE) perihal wajibkan peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) wajib menunjukkan hasil rapid tes.
Humas Unair Suko Widodo mengatakan, Unair menyesalkan kebijakan SE yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Jawa Timur. Karena, kebijakan wajib rapid tes bagi peserta UTBK dinilai tidak adil.
“Kebijakan wajib rapid tes hanya diberlakukan kepada para pelajar yang hendak mengikuti UTBK, sementara bagi pengunjung mall dan pasar bebas keluar masuk ini kan aneh,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (5/7).
“Jujur kami sedih dengan surat wali kota itu. Ya mau gimana lagi. Pak Rektor agak kecewa juga. Kalau mall saja boleh pasar saja boleh, mestinya pelajar juga boleh,” tuturnya.
Di tambahkan Suko, selain dinilai tidak adil, kebijakan tersebut juga sangat mendadak. Sehingga banyak orang tua peserta yang kelabakan memenuhi persyaratan tersebut.
“Sebenarnya Unair ingin membantu Pemkot Surabaya, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dengan cara menunjukkan bahwa seperti ini prosedur new normal di Unair dengan protokol kesehatannya yang ketat,” ungkapnya.
“Perilaku kesehatan itu, sebenarnya jauh lebih penting dari tes. Kami harap ada jalan tengah, Pemkot juga ngotot. Kami juga menerapkan dengan baik,” tegasnya.
Untuk diketahui bahwa Surat edaran (SE) Wali Kota Surabaya terkait syarat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dikeluarkan pada, Kamis (3/7) lalu. Salah satu poin yang disebutkan dalam SE tersebut, mewajibkan seluruh peserta UTBK menunjukan hasil non reaktif rapid tes atau swab test hasil negatif yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia. (Hen)