Menurut, Community Development (Comdev) manajemen PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) oprator JIPPE, Mifti Haris bahwa pihaknya perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terkait manfaat KEK, yang sedang dalam proses pengajuan ke pemerintah pusat.
“Kami sengaja tidak menemui pengujukrasa tadi, lantaran kondisi pandemi covid-19 agar tidak terjadi klaster baru,” katanya kepada Independensi.com
“Perlu dipahami penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah, kita di sini hanya mengusulkan untuk menarik para investor masuk ke Kabupaten Gresik,” ujarnya.
“Proses KEK saat ini terus berjalan termasuk di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, selaku pemangku kebijakan daerah. Intinya prosesnya tetap jalan, kekurangan yang ada itu hal biasa dan kita sudah benahi sesuai yang dipersyaratkan,” tuturnya.
Di tambahkan Mifti, bahwa yang harus dipahami masyarakat KEK merupakan kawasan industri terpadu, yang akan menjadi percontohan bagi pengembangan 14 kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa.
“Karenanya, kawasan industri JIIPE diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan,” paparnya.
“Sesuai arahan Presiden, perlu dilakukan pemerataan kawasan industri diberbagai kawasan yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangan sehingga tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi,” tukasnya.
Saat ditanya penolakan Forkot juga tertuju ke pembangunan Smelter Freeport, Mifti justeru menegaskan bila Freeport adalah harapan berbagai pihak karena sebagian besar sahamnya milik pemerintah melalui undang-undang minerba.
“Prinsipnya kita mendukung semua program pemerintah diantaranya pembangunan Smelter Freeport,” tandasnya. (Mor)