JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah memulai konstruksi pembangunan Jalan Akses Tol Makassar New Port (MNP) tahap I dan II. Dimulainya pembangunan Jalan Akses Tol MNP tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin, (7/2/2022).
Turut mendampingi Sekjen PUPR, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharta Danusubroto, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras, Direktur Utama PT. Nusantara Infrastructure Tbk Ramdani Basri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk tetap melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra produksi, daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga dapat membuka peluang usaha baru, lapangan kerja baru sehingga dapat mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat.
Sekjen PUPR Zainal Fatah mengatakan, jalan akses tol yang terkoneksi dengan pelabuhan MNP ini akan meningkatkan konektivitas Pelabuhan MNP dengan jalan tol eksisting, sehingga waktu tempuh transportasi peti kemas akan empat kali lebih cepat dari kondisi sebelum ada jalan akses tol. Diproyeksikan kapasitas pelayanannya akan mencapai 900 ribu teus pada tahun 2023. “Kehadiran akses tol ini akan memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar, dan hasil pembangunan akan tersebar merata sehingga akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan” kata Zainal Fatah.
“Saya ingin mengingatkan bahwa membangun dengan cepat atau tepat waktu saja belum cukup, namun harus tetap menjaga kualitas dan lingkungan. Jalan tol yang akan dibangun memenuhi kriteria-kriteria desain yang sudah dipersyaratkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta menerapkan ruang bebas (clear zone) dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan,” terang Sekjen Zainal Fatah.
“Saya berpesan agar setelah groundbreaking ini, konstruksi segera dimulai sehingga dapat selesai sesuai target Juni 2023 atau bahkan bisa lebih cepat. Kepada kontraktor serta konsultan supervisi agar melaksanakan tugasnya secara professional dengan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebarluasan COVID-19,” tutur Sekjen Zainal Fatah.
Menurut Zainal Fatah, saat ini telah beroperasi 4 ruas tol di Sulawesi Selatan yakni, Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-4 sepanjang 21,7 km, yang manfaatnya telah dinikmati masyarakat. Untuk itu, adanya proyek tol ini, diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat karena akan melibatkan tenaga kerja sekitar 1.000 orang, dan menciptakan peluang bagi pelaku ekonomi mikro, maupun pelaku usaha bidang konstruksi di Sulawesi Selatan,” terang Zainal Fatah.
Direktur Utama PT. Nusantara Infrastructure Tbk Ramdani Basri dalam laporannya mengatakan, pembangunan Jalan Akses Tol MNP dengan kebutuhan lahan mencapai 2,74 hektar (ha) dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama mulai dari arah pelabuhan lama (Jalan Tol Seksi 1) menuju MNP sepanjang 1,2 Km. Sementara pembangunan tahap kedua mulai dari arah bandara (Jalan Tol Makassar Seksi IV) menuju ke MNP sepanjang 2 Km dengan lebar lajur 4 meter. Tahap pertama dan kedua dikerjakan bersamaan, sedangkan tahap ketiga dari MNP menuju ke bandara akan dikerjakan pada tahap berikutnya.
Pembangunan Jalan Akses Tol MNPmerupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan Konsultan Supervis Joint Operation PT. Indo Koei–Nippon Koei–PT Cipta Strada dengan biaya investasi mencapai Rp705 miliar. Progres pembebasan lahan hingga 4 Januari 2022 telah mencapai 60 % dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BPJT Danang Parikesit, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pantja Dharma Oetojo, Sekretaris BPJT Kementerian PUPR Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan Semiharjo, Kepala BBPJN Muhammad Insal U Maha, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Jaya Sukarno, dan Kepala BPPW Sulawesi Selatan Ahmad Asiri.(wst)