JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi yang terampil dan profesional.
Pada TA 2022, anggaran sebesar Rp649,3 miliar dialokasikan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk penambahan pagu pada Program Dukungan Manajemen senilai Rp49,3 miliar. Dengan rincian anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp38,763 miliar dan penambahan belanja pegawai sebesar Rp10,6 miliar.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan memaparkan bahwa dalam capaian anggaran pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati posisi kedua.
“Untuk progres keuangan dan fisik, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ada di peringkat kedua dengan capaian progres keuangan sebesar 53,39% dan progres fisik sebesar 56,91%,” ujar Yudha saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (31/8/2022).
Pada bidang pelatihan dan sertifikasi TKK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menargetkan pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2022 terhadap 56.090 orang dengan rincian 17.800 orang TKK Reguler, 9.300 orang TKK IKN, dan 28.990 orang TKK Vokasi.
“Capaian pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2022 telah mencapai realisasi sebesar 61,6% atau sebanyak 34.652 orang, yang tediri dari 2.896 orang TKK Reguler, 1.535 orang TKK IKN yang dilaksanakan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar, serta 30.221 orang TKK Vokasi,” jelas Yudha.
Sedangkan, dalam penerbitan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang masih menjadi tantangan yaitu masih banyaknya LSP yang menunggu proses lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dimana dari 21 LSP yang telah memperoleh lisensi, baru 13 LSP yang beroperasi. Sehingga diperlukan upaya untuk mempercepat lisensi dan operasionalisasi LSP.
Pada kesempatan ini pula, Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan Program Prioritas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2023. Dalam rangka memenuhi target pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkualitas dan andal, maka dibutuhkan pula upaya untuk meningkatkan kompensi TKK melalui upaya pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan modul pelatihan, pemenuhan skema sertifikasi, dan digitalisasi modul. Di samping itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga menargetkan pelatihan dan sertifikasi kepada 30.605 orang TKK, serta dukungan penyiapan SDM konstruksi untuk pembangunan IKN kepada 8.500 orang TKK.
Target pembinaan TKK pada TA 2023 tersebut terbagi ke dalam 7 wilayah dengan rincian Wilayah I di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau sebanyak 5.030 orang, Wilayah II di Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung sebanyak 5.271 orang, Wilayah III di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat sebanyak 6.170 orang, Wilayah IV di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT sebanyak 7.201 orang, Wilayah V di Kalimantan sebanyak 6.180 orang, Wilayah VI di Sulawesi sebanyak 5.436 orang, dan terakhir Wilayah VII di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sebanyak 3.817 orang.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menutup RDP dengan mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.(wstt)