BEKASI (IndependensI.com)- Kasus stunting atau tumbuh kerdil pada anak, menjadi bahasan anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Pandeglang yang datang berkunjung ke Pemerintah Kota Bekasi, kemarin. Perwakilan rakyat Pandeglang datang dalam rangka kunjungan kerja terkait kebijakan dan peran lintas sektor pemerintah dalam penanganan stunting.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, M Habibi Arafat sebagai ketua rombongan, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya karena saat ini masih banyak permasalahan stunting di Kabupaten Pandeglang.
“Angka stunting sebesar 37 persen sehingga membutuhkan perhatian khusus komisi IV dalam rangka menangani percepatan penanganannya,” katata.
Dijelaskan bahwa masih ada evaluasi yang perlu ditingkatkan khususnya tim lintas sektor, dan setelah berdiskusi dengan tim pansus akhirnya memutuskan untuk mendengarkan paparan dan strategi yg telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait hal tersebut, tambahnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota bekasi, Marisi yang menerima rombongan, menerangkan saat ini Kota Bekasi memiliki tim khusus dalam rangka penanganan stunting dan angkanya sudah mencapai 13.8 persen. Meski demikian, Kota Bekasi memiliki target sebelum tahun 2045 angka tersebut turun menjadi 0 persen atau biasa disebut Zero Stunting dalam rangka menghadapi era globalisasi nanti.
Dijelaskan, salah satu solusi dalam percepatan penurunan angka stunting adalah dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Kepala Daerah, dan membentuk tim yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diketuai oleh Kepala Daerah agar mudah dalam mengkoordinir tugas dari masing-masing stakeholder.
Kota Bekasi tambah Marisi, sudah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Juga sudah ada tim pendamping keluarga mencapai 5.000 orang yang ditugaskan mengawasi pertumbuhan anak di wilayahnya.
” Tim pendamping keluarga terdiri dari kader PKK, Bidan mandiri hingga Puskesmas. Dengan adanya tim yang tersebar di beberapa lapisan masyarakat memudahkan pemerintah dalam mendistribusikan makanan, bantuan khusus untuk ibu hamil, dan sanitasi dalam rangka kegiatan percepatan penurunan angka stunting,” ujarnya.
Disebutkan, juga dilakukan pemberian bantuan makanan terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras dan sembako kepada para keluarga yang kekurangan.
Marisi menjelaskan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Kementrian Agama setempat untuk membuat bimbingan konseling kepada para pasangan yang siap nikah karena harus dicek kondisi kesehatan pasangan dengan harapan menghasilkan keluarga yang sehat.
“1000 hari pertama kehidupan merupakan momen penting dalam perkembangan bayi, karena di dalam kesempatan itu sedang terbentuknya jaringan otak, tubuh dan mental jangan sampai terhambat karena kurangnya asupan gizi,” tegas Marisi.
Penurunan angka stunting membutuhkan kerja sama yang baik antar lintas sektoral dan merupakan tanggung jawab bersama dalam menghasilkan generasi sehat yang akan datang. (jonder sihotang)