Denpasar (Independensi.com) – Meskipun Gede Ngurah Ambara Putra, S.H. (GNAP) telah sah dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia alias Senator RI asal Provinsi Bali sejak Kamis, 28 Maret 2024 lalu namun dirinya mengaku menerima amanat dari negara dengan penuh tanggung jawab meskipun hanya dalam hitungan bulan sisa penugasannya.
Hal tersebut dikemukakan GNAP melalui sambungan telepon pasca pelantikan dirinya setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu DPD RI dari Perwakilan Provinsi Bali di hadapan Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar secara hybrid atau kombinasi fisik dan virtual di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI, Kamis, 28 Maret 2024.
“Selain rasa haru, senang dan bahagia namun tidaklah euforia, cukup bersyukur saja dan tentunya kami akan terus menguatkan konsolidasi dan penajaman di beberapa hal strategis yang menjadi tugas dan kewenangan,” kata GNAP.
Dirinya resmi menggantikan posisi Aryawedakarna sebagai Pengganti Antar Waktu (Paw) DPD RI se-Indonesia melalui surat bernomor PM.001/124/DPDRI/III/2024 perihal undangan Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI yang ditandatangani atas nama Pimpinan DPD RI, Sekretaris Jenderal, Dr. Rahman Hadi, M.Si di Jakarta, 27 Maret 2024.
“Terkait penanganan Komisi yang menjadi ranah tupoksinya tentunya juga mengganti posisi beliau (Aryawedakarna) di Komisi I,” tutur GNAP.
Dirinya menyebut bahwa penugasan dirinya adalah sebuah konsekuensi dari surat Jokowi yang resmi memberhentikan AWK melalui Keppres Nomor 35/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024.
Seperti diketahui, GNAP merupakan peraih suara terbanyak kelima di Pemilu DPD RI Dapil Bali Tahun 2019 dengan raihan 120.428 suara silam.
“Kami langsung bekerja dengan melakukan pertemuan rapat bersama dengan duta besar dari negara Kamboja,” pungkas GNAP yang juga Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali itu. (hd)