JAKARTA (Indepedensi.com) – Peluncuran buku mengenai Ibu Kota Negara Nusantara, dinilai cukup relevan ditengah ramainya perbincangan tentang pemindahan Ibu kota . Hal ini diutarakan, Andrinof Chaniago saat acara Launching buku berjudul: “ 9 alasan dan 8 harapan Memindahkan Ibu Kota” yang ditulis oleh Andrinof A Chaniago, dan M Jehansyah Seregar di Auditorium, Kementeriaan PUPR, Jakarta, Rabu (14/8).
Andrinof Chaniago mengatakan diperlukan data yang valid untuk menjelaskan secara logis dan obyektif kenapa perlu memindahkan ibukota ke Kaltim. Buku ini, tentu bekal menjadi bahan menarik banyak orang untuk menepis isu, yang selama ini ditanggapi berbagai media, atau perlu meluruskan secara ilmiah dan obyektif.
Mantan menteri ini mengakui selama proses pemindahan ibukota ke IKN, tentu banyak kritik, rumor, dan isu-isu lain. Tujuan pemindahan ibukota dibahas publik secara berlebihan, malah membuat isu IKN makin melebar atau cenderung melenceng ke hal tertentu.
“Salah satu contoh bahwa pembangunan IKN dinilai lebih cenderung bisnis murni. Padahal, pembangunan IKN memiliki fungsi menggerakkan ekonomi wilayah, bukan menjadi Kawasan Ekonomi Ekslusif,” tambah Andrinof.
Buku ini, lanjut Andrinof, bisa digunakan untuk penetralisir isu tentang IKN. Karena IKN sebagai prasarana dasar bantalan penggerak perdagangan, bisa menggerakkan atau sebagai epicentrum yang mendorong kawasan-kawasan dibawah penngusahaan Investor.
Salah satu alasan mengapa ibu kota di pindah, lanjut Andrinof, adany tekanan atau ledakan jumlah penduduk Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, begitu tinggi. Menurut Andrinof, apa benar setelah pencanangan prasarana yang dibangun selesai, masalah banjir, dan macet terataasi sejenak, dan sudah terlupakan. Sebenarnya, bahwa banjir, macet serta polusi udara di Kota Jakarta sungguh cukup sulit dicegah.
“Sejatinya bahwa masalah banjir, macet dan polusi tidak mampu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana secara permanen. Demikian juga masalah sosial seperti gap (kesenjangan) kaya dan miskin sulit dicarikan penyelesaia”, jelas Andrinof.
“Seperti diketahui bahwa pertumbuhan daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, Depok mengalami permasalahan penduduk yang padat. Pertumbuhan wilayah penyangga ini sekitar 60-80 persen setiap tahunnya. “Karenanya, muncul persoalan, transportasi, sampah maupun polusi udaya serta kriminal lainnya.”imbuh Andrinof.
“Pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa akan memecah epicentrum pergerakan orang di Pulau Jawa. Dengan begitu, masalah musiman, arus balik, serta tingkat kecelakaan yang tinggi selama setahun dapat ditekan”, terang Andrinof.
Selain itu luasan lahan pertanian di Pulau Jawa lebih optimal digarap petani. Di Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan ribuan hektare yang menggerus kemandirian pangan nasional. “Jadi, kita mendorong penyebaran transporatasi tidak terpusat di Pulau Jawa.”pungkas Andrinof.