CIREBON (IndependensI.com) – Dalam menghadapi tantangan inflasi yang berdampak pada stabilitas ekonomi, Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali mengambil langkah strategis dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program ini digelar di Kecamatan Kedawung pada Kamis, 5 Desember 2024, sebagai upaya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang momen hari besar keagamaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd, memberikan apresiasi besar terhadap pelaksanaan GPM yang digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).
Menurutnya, program ini merupakan bentuk kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Ini adalah lokasi ke-22 dari pelaksanaan GPM, yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan di 21 titik lainnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, sehingga dapat mengendalikan dampak inflasi,” ungkap Hilmy.
Ia juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Cirebon dalam menjaga inflasi tetap rendah, dengan angka yang bertahan di bawah 2 persen, bahkan mendekati deflasi. Hal ini menjadi prestasi tersendiri di tengah tingginya inflasi secara nasional.
Meski demikian, Pemkab tetap berinisiatif melakukan langkah-langkah proaktif. Dengan menggandeng Bulog dan pelaku usaha, pemerintah memastikan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, dan tepung terigu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. “Masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial, tetapi juga kemudahan akses tanpa harus bepergian jauh ke pasar besar,” tambahnya.
Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Drs. Erus Rusmana, M.Si, menyampaikan bahwa keberhasilan GPM sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia memastikan bahwa pasokan bahan pangan, terutama beras, telah diamankan hingga akhir tahun ini.
“Kami telah bekerja sama erat dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras hingga akhir tahun, bahkan sudah ada rencana untuk memperluas cakupan GPM pada tahun 2025 dengan menambah jumlah titik pelaksanaan,” jelas Erus.
Keunggulan program ini tidak hanya terletak pada harganya yang terjangkau, tetapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat.
GPM dirancang agar distribusi lebih dekat dengan warga, sehingga mampu mengurangi beban mereka, khususnya di tengah ancaman cuaca buruk yang dapat mengganggu distribusi pangan.
Ke depan, Pemkab Cirebon berencana memperluas cakupan program ini melalui dukungan anggaran dari pemerintah desa dan kerja sama dengan unsur TNI serta Polri.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi desa yang mengalami kerawanan pangan. Ketahanan pangan akan terus diperkuat di setiap wilayah,” tegasnya.
Dengan program ini, Pemkab Cirebon membuktikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pangan yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. (Chs)