Denpasar (Independensi.com) – Made Arsana yang akrab disapa Becol sebagai Nelayan Pesisir dari Banjar Dukuh, Desa Adat Serangan, Denpasar tetap menolak keras keberadaan proyek pembangunan Floating Storage Regasification (FSRU) Liquefield Natural Gas (LNG) yang akan dibangun di Kawasan Serangan, Sidakarya, Mertasari dan Sanur atau dikenal dengan sebutan SEKARTANUR.
Jika di kemudian hari FSRU LNG ada masalah, nanti yang paling besar terkena dampaknya adalah warga Desa Serangan, karena letaknya tepat di Pantai Serangan. Sedangkan, Sidakarya itu jauh jaraknya dari lokasi FSRU LNG.
Demikian diungkapkan Becol, saat diwawancarai awak media di Desa Adat Serangan, Denpasar, Rabu, 11 Juni 2025.
“Ini khan LNG berupa gas yang keberadaannya pas di tempat Nelayan Pesisir mencari ikan dan ada sekitar 70 persen itu bermata pencaharian sebagai Nelayan Pesisir,” kata Becol.
Tak hanya itu, Becol menegaskan rencana pembangunan proyek FSRU LNG bakal memanfaatkan perairan sekitar 500 meter dari pesisir pantai Serangan yang berarti ada pengerukan atau dreging kapal sedalam sekitar 15 meter, yang tentunya berdampak besar bagi kehidupan Nelayan Pesisir di Serangan.
“Itu semuanya menjadi rugi, karena orang diving dan snorkeling di Sanur pasti tidak bisa, karena airnya keruh,” terangnya.
Parahnya lagi, proyek FSRU LNG berdampak sosial ekonomi bagi kehidupan para Nelayan Pesisir dengan keberadaan jukung kecil ini juga mati suri.
“Kita kemanakan jukung-jukung ini. Khan ngk bisa bergerak kemana-mana. Jika FSRU LNG ditaruh disitu, kami tidak bisa bekerja apapun, terutama akses kita terhalang ke laut lepas,” ungkapnya.
Dicontohkan lagi, kejadian kecil di Pelabuhan Benoa karena dibuatkan pulau kecil dengan sedikit reklamasi saja, dirinya tidak bisa menyelam untuk mencari ikan hingga tahunan.
“Saya tidak bisa sama sekali menyelam, karena airnya keruh. Jadi, pendapatan buat nafkah saya sudah mati disitu. Apalagi orang lain,” tegasnya lagi.
Menurutnya, FSRU LNG ini seharusnya dikaji ulang dengan sebaik-baiknya dengan ditempatkan di posisi yang tidak ada pemukiman penduduk.
“Jika itu ada di tempat tidak ada penduduk, saya mendukung sekali. Apalagi, ini program pemerintah dari Gubernur Bali memang bagus apapun itu, tapi jika itu menyengsarakan masyarakat tentu saya menolak dengan keras,” pungkasnya. (hd)