Peluncuran yang dilakukan di Wahana Ekspresi Poeponegoro, Gresik langsung dibuka Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, didampingi Bupati setempat.
“Kita tidak membatasi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri, tidak. Tetapi pemerintah daerah berusaha membekali peningkatan kapasitas SDM dengan skill yang bagus, agar pekerja migran punya talenta dan skill saat bekerja di luar negeri,” ujar Karding dalam sambutannya, Jumat 11 Juli 2025.
Dikatakannya, Kementerian PPMI merupakan kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan dalam dua mandat pokok. Yakni, mengurangi atau menghilangkan tindakan kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi, maupun TPPO. Serta, menempatkan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri secara prosedural dengan skill yang baik.
“Berdasarkan data kementerian, semua pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan atau eksploitasi, antara 95–97 persen terjadi karena berangkat secara nonprosedural atau ilegal. Baik lewat calo, lewat sindikat, itu rawan mengalami masalah. Karena mereka tidak mengantongi syarat-syarat tertentu atau hanya bermodal paspor dan visa turis,” ungkapnya.
Selain itu, Karding menegaskan pentingnya regulasi dan komitmen dari seluruh pihak, termasuk perangkat desa dan pemerintah kabupaten, dalam memastikan tata kelola migrasi yang sesuai prosedur. Ia mengimbau kepala desa untuk mengontrol warganya yang bekerja sebagai migran secara prosedural dan dibekali dengan sertifikasi, BPJS Kesehatan, serta kontrak kerja yang jelas yang sudah diatur hak dan kewajiban pemberi kerja.
“Peluang kerja di luar negeri sejak 1 Januari hingga 9 Juli 2025 tercatat 381.066 lowongan kerja. Total penyerapan sebanyak 28.648 atau sebesar 7,52 persen, sehingga sisa lowongan yang tersedia berjumlah 352.418,” tuturnya.
Desa Migran EMAS lanjutnya, menjadi bentuk komitmen Kementerian PPMI untuk menciptakan ekosistem perlindungan PMI dan keluarganya. Mulai dari desa sebagai pintu pertama masuknya informasi dan sindikasi TPPO, penipuan peluang kerja, serta keberangkatan ilegal PMI.
“Lulusan SMA atau SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi, dari data BPS sejak Februari 2025. Tercatat, 50,4 persen atau 3,66 juta orang dari 7,28 juta pengangguran,” imbaunya.
Ia menambahkan, bekerja di luar negeri tidak hanya soal penghasilan tinggi seperti profesi perawat di Jepang yang bisa menghasilkan Rp15–25 juta per bulan, tetapi juga soal peningkatan kapasitas SDM. Pekerja migran yang kembali ke tanah air membawa pengalaman, keterampilan, dan budaya kerja yang positif.
“Dengan adanya Migran Center, diharapkan PMI yang pulang bukan hanya membawa uang, tetapi juga budaya hidup sehat, bersih, disiplin. Selain itu, PMI juga sudah mempunyai keterampilan yang bisa ditularkan ke lingkungan sekitar,” tandasnya.
Sementara, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi peluncuran Desa Migran EMAS oleh Kementerian PPMI sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Perlindungan PMI menjadi konsen Kabupaten Gresik dan akan terus mendorong isu kunci ini dengan berbagai inovasi yang mendekatkan keberpihakan kepada PMI. Bahkan, untuk anak-anak PMI yang saat ini belum terjamah sistem perlindungan,” tukasnya.
Ditambahkannya, Desa Migran EMAS yang diluncurkan di antaranya Desa Campurejo, Desa Dalegan, Desa Ngemboh, Desa Cangakan, dan Desa Mentaras. Kelima desa tersebut diproyeksikan menjadi model pengelolaan migrasi pekerja secara aman, legal, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
“Desa-desa itu merupakan kantong PMI, yang memilih negara Malaysia, Hongkong dan Taiwan. Sebab, PMI asal Gresik yang tercatat secara resmi sebanyak 3.024 orang,” terangnya.
“Ada dua pokok masalah, yang mendorong masyarakat berangkat sebagai pekerja migran. Yaitu faktor ekonomi dan pendidikan,” sambungnya.
Menurut Bupati, Banyak PMI yang berangkat tidak melalui administrasi atau prosedur yang benar. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola migrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Salah satunya, melalui peluncuran Desa Migran EMAS.
“Pemkab Gresik juga akan membentuk Migran Center, sebagai langkah literasi mendorong kemampuan SDM. Untuk memastikan pekerja yang akan berangkat, telah mempunyai skill didukung dengan bahasa dan mental yang bagus,” pungkasnya. (Mor)