JAKARTA (Independensi.com) – Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai kebijakan pengendalian impor pangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sudah tepat. Pasalnya Indonesia dengan penduduk yang besar membutuhkan kedaulatan pangan.
“Indonesia memiliki penduduk 262 juta jiwa membutuhkan pangan yang amat banyak. Ketergantungan pada impor pangan beresiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan NKRI,” demikian ungkap Akademisi IPB, Prima Gandhi di Bogor, akhir pekan lalu, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Independensi.com.
Lebih lanjut Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu menegaskan petani pangan Indonesia jumlahnya besar. Kondisinya masih perlu dilindungi pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraanya.
“Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.
Karena itu, Gandhi menilai produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan.
”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” sebutnya.
“Jadi ini bukan semata soal kerja sama ekspor-impor yang saling menguntungkan, tetapi terkait yang lebih luas yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan,” imbuhnya.
Faktanya, tegas Gandhi, pada negara-negara lain juga menjaga pangan dan melindungi petani dan rakyatnya sesuai rambu-rambu International Trade.
“Ya menurut saya, kita sambut baik atas saran positif seperti meningkatkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas, membenahi infrastruktur maupun pendampingan kepada petani,” ujarnya.
Saran saran tersebut in-line dengan program-program yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Yakni membangun infrastruktur air dan lahan besar-besaran, mekanisasi pertanian, juga banyak penemuan teknologi bidang benih, bibit dan rekayasa teknik budidaya dan lainnya.
“Kebijakan pada era Pemerintahan Jokowi-JK ini sangat jelas, Negara hadir di tengah-tengah rakyat guna mewujudkan kedaulatan pangan. Apalagi Mentannya Andi Amran Sulaiman, wah sangat berkomitmen tinggi mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat. Amran lah yang mendesain roadmap Visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045,” lanjut Ghandi.
Dengan demikian, kata Gandhi, kebijakan Mentan Amran sangat tegas mengendalikan impor pangan. Indonesia bukan negara anti impor, bahkan senantiasa menjaga hubungan antar negara saling menguntungkan.
“Saya selalu mengikuti berita-berita selama ini, sehingga tahu persis kebijakannya. Impor dilakukan pas sesuai kebutuhan saja, bukan berdasar keinginan. Itu juga sesuai amanat Undang-Undang Pangan kita. Amran banyak membuat program terobosan guna menggenjot produksi tinggi untuk mencukupi konsumsi pangan,” bebernya.
Buktinya sejak 2016 sudah swasembada padi, cabai, bawang merah dan dan pada 2017 swasembada jagung. “Bahkan ditargetkan maksimal pada tahun 2020 akan swasembada kedelai dan bawang putih,” tandas Gandhi.
Sebelumnya, Kamis (2/11/2017), Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan mengkritik pembatasan impor yang dilakukan Indonesia terhadap produk makanan dan pertanian.