JAKARTA (Independensi.com) – Setelah bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9) siang, Dewan Perwakilan Rakyat
JAKARTA (Independensi.com) – Pimpinan DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jakarta (Independensi.com) Pengamat hukum Abdul Fickar Hadjar mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menghapus atau mengeluarkan dua pasal dari Rancangan
Kepada Tim Pemerintah dan DPR hendaknya mencari solusi untuk kemaslahatan bangsa dan negara tidak usah main “paku mati” bahwa semua kejahatan harus diatur dalam KUHP
