JAKARTA (IndependensI.com) – Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) 2018 menetapkan biaya-biaya prioritas Asian Para Games menyusul anggaran Rp86 miliar yang belum diputuskan oleh Komisi X DPR RI. “Kami akan memaksimalkan anggaran untuk pembuatan materi iklan dan sosialisasi yang pelaksanaannya sudah kami mulai sejak dua bulan lalu,” kata Ketua INAPGOC 2018 Raja Sapta Oktohari seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/10).
INAPGOC, lanjut Okto, masih terus menggelar rapat dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Asian Para Games. “Dalam setiap pertemuan, hampir tidak ada penolakan terhadap rencana kami,” katanya. Biaya prioritas yang ditetapkan INAPGOC antara lain pembuatan iklan, sosialisasi logo dan maskot, serta pelatihan koordinator Asian Para Games. “Kami memprioritaskan pembuatan materi iklan terlebih dahulu karena itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kami sangat mengharapkan hasil yang maksimal dari semua materi baik audio maupun visual agar segera dipasang di radio, televisi, bioskop, maupun videotron,” ujar Okto.
Penetapan biaya prioritas Asian Para Games itu menyusul alokasi anggaran Rp20 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyiasati pencairan anggaran Rp86 miliar yang membutuhkan waktu lebih lama. “Anggaran Rp20 miliar itu mestinya masih dalam progres karena sudah ada di Kemenpora. Kalau anggaran Rp86 miliar memang belum ada kepastian karena rapat dengan Komisi X DPR diundur pada Senin (16/10),” kata Okto.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan kementeriannya telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar untuk menutupi sejumlah biaya krusial terkait persiapan penyelenggaraan Asian Para Games 2018. Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mengatakan anggaran Rp20 miliar untuk INAPGOC berasal dari pemanfaatan dana Museum Olahraga di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). “Pencairan dana Rp86 miliar masih menunggu rapat dengan Komisi X DPR RI. Kami akan coba merevisi dana internal kami sekitar Rp20 miliar sambil menunggu anggaran Rp86 miliar itu. Jika menunggu pencairan anggaran Rp86 miliar itu mungkin butuh waktu yang lama,” kata Isnanta.