BEKASI (Independensi.com)- Transaksi perputaran uang di Kota Bekasi satu tahun sekitar Rp 75 triliun. Hal itu setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Ini menandakan bahwa tahun 2017, iklim investasi di kota berpenduduk sekitar tiga juta ini, semakin membaik.
Tingkat kepercayaan investor di Kota Bekasi tidak lepas dari penyediaan sarana prasarana infrastruktur pendukung serta jaminan berinvestasi yang aman dari pemerintah daerah.
Ungkapan itu disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat meresmikan operasional cabang kedua Rumah Sakit Global Awal Bros di Jalan HM Joyomartono, Bekasi Timur, Rabu (1/11/2017).
Di Kota Bekasi katanya, kini telah tersedia 42 rumah sakit swasta dan satu rumah sakit umum daerah (RSUD). Diharapkan, dengan keberadaan 42 rumah sakit itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat.
Rahmat kembali menegaskan larangannya kepada para manajemen rumah sakit swasta untuk tidak menolak pasien yang datang berobat dengan berbekal Kartu Sehat yang merupakan produk Pemerintah Kota Bekasi.
“Tidak boleh ada penolakan demikian, rumah sakit wajib melayani warga yang datang untuk berobat,” tegasnya.
Rahmat mengatakan bahwa Pemkot Bekasi meluncurkan Kartu Sehat dengan keunggulannya dibanding BPJS Kesehatan. Kemudian pasien bisa berobat langsung ke RSUD Kota Bekasi atau rumah sakit swasta yang telah bekerja sama tanpa perlu meminta rujukan dari fasilitas kesehatan pertama.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Bekasi mengalokasikan dana dalam APBD murni 2017 Rp 75 miliar dan Rp 25 miliar buat pengguna Kartu Sehat, dan mencetak 300.000 kartu. Sedang pada APBD 2018 dianggarkan Rp 200 miliar dan akan menambah 600.000 kartu sehat.
Semua warga Kota Bekasi kata Rahmat, berhak mendapat Kartu Sehat karena mereka membayar pajak. Sedang iuran untuk Kartu Sehat dari masyarakat tidak ada, beda dengan BPJS Kesehatan yang pesertanya wajib bayar iuran setiap bulan. (jonder sihotang)