JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (17/11/2017). Dalam sambutannya dikatakan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah, dengan membelanjakan uang negara sebaik-baiknya sesuai dengan tugas.
“Sumpah jabatan wajib dilaksanakan hukumnya, karena langsung disaksikan oleh Tuhan dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Jangan main-main dengan uang negara. Kalau ada perintah pimpinan yang aneh-aneh dengan tegas tolak. Jaga kredibilitas Kementerian PUPR,” pesannya.
Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp 107,38 triliun. Dari alokasi itu, Rp 48,87 triliun akan digunakan untuk penyelesaian proyek strategis nasional. Untuk program yang baru dimulai tahun 2018 kecuali pembangunan bendungan, diharuskan dapat diselesaikan pada tahun 2019.
Menteri Basuki juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan menjaga kekompakan khususnya dalam membangun infrastruktur. Karena saat ini pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain.
Salah satu upaya peningkatan kualitas yang tengah diupayakan Kementerian PUPR menurut Menteri Basuki adalah pada bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi mengacu pada Perpres No.54/2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Peningkatan kualitas dilakukan dengan perbaikan di tiga sisi yakni tahapan pengadaan, kelembagaan unit layanan pengadaan dan sumber daya manusia.
“Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai upaya agar lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Kerja sebaik mungkin, transparan jangan kerja berkelompok,” pesannya.
Kementerian PUPR menargetkan 5.516 paket senilai Rp 33,99 triliun dilakukan lelang dini seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga 17 November 2017, sebanyak 548 paket pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya senilai Rp 3,45 triliun telah dilelangkan. Ditargetkan 50%-60% paket pekerjaan yang lelang dini sudah bisa ditandatangani kontrak pekerjaannya pada bulan Januari 2018 sebagai awal dimulainya pekerjaan(***)