SERANG (IndependensI.com) – Pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas pemeritahan Jokowi-JK. Pembangunan infrastruktur pada pemerintahan ini dilakukan secara masif dan ambisius. Terkait dengan pembangunan dan perkembangan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antara Jawa dan Sumatera, maka wilayah Banten memiliki peranan yang sangat strategis di dalamnya. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pada saat Dialog Sinergi Membangun Bangsa dengan tema “Konektivitas Infrastruktur Jawa-Sumatera”, yang berlangsung di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang Banten, Senin (4/12/2017).
Sugihardjo mengatakan pemerintah saat ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan jembatan selat sunda, kalau peranan pelabuhan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni menjadi sangat vital.
“Setelah pemerintah memutuskan tidak membangun jembatan selat sunda, kalau pelabuhan penyeberangan di Merak dan Bakauheni sangat vital. Kita berencana untuk mengembangkan terminal kelas internasional di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni,” ujar Jojo sapaan akrab Sugihardjo.
Jojo mengatakan bahwa saat ini ada 6 pasang dermaga yang melayani lintas Merak-Bakauheni. Ia menambahkan mulai tahun 2018 kapal-kapal yang akan melayani Merak-Bakauheni adalah kapal yang berukuran minimum 5000 GT, serta kecepatan kapal-kapal tersebut akan distandarkan.
“Mulai tahun 2018 kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan Merak dan Bakauheni harus kapal yang minimum berukuran 5000 GT. Artinya dengan 6 pasang dermaga dan kapal yang berukuran besar itu bisa menampung kebutuhan angkutan darat baik itu truk, bus maupun kendaraan pribadi pada saat puncak. Kita juga akan standarkan kecepatan minimum dari kapal-kapal tersebut sehingga waktu tempuhnya dapat lebih cepat menjadi sekitar satu setengah jam dari sekarang yang normalnya dua jam,” kata Jojo.
Akibat akan diberlakukannya aturan ini, maka kapal-kapal kecil tidak diperkenankan untuk beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni. Karenanya menurut Jojo kedalaman dermaga di kedua pelabuhan penyeberangan tersebut harus ditambah guna menunjang beroperasinya kapal-kapal besar itu.
“Kapal 5000 GT harus beroperasi tahun 2018. Jadi tahun depan kapal-kapal kecil tidak boleh beroperasi di sini (Merak-Bakauheni), dan dermaga sendiri kedalaman dan panjangnya juga harus ditambah. Ini simultan semua. Jadi akhir 2018, PT ASDP harus menyelesaikan itu,” lanjut Jojo.
Selain pelabuhan penyeberangan, untuk menunjang pergerakan logistik, pemerintah terus membangun dan mengembangkan pelabuhan laut di wilayah Banten. “Pembangunan infrastruktur pelabuhan di Banten seperti Ciwandan, Warnasari dan lain sebagainya itu sangat penting untuk pergerakan logistik. Karena dalam transportasi untuk pergerakan logistik itu menggunakan kapal atau kapal penyeberangan. Banten merupakan sentral untuk menghubungkan Jawa dan Sumatera,” sebut Jojo.
Salah satu sumber untuk pertumbuhan ekonomi adalah dari pariwisata. Ditargetkan tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar. Banten masuk dalam 10 kawasan strategis pariwisata nasional dengan Tanjung Lesung yang menjadi objeknya. Karenanya pemerintah saat ini telah melakukan studi guna pembangunan Bandara di Pandeglang untuk menunjang daerah pariwisata tersebut.
“Untuk bandara yang akan dibangun ada di Pandeglang dan saat ini sedang dilakukan studi. Karena kita perlu untuk memperhatikan pengembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah Banten bagian selatan. Pembangunan simpul transportasi baik itu bandara maupun pelabuhan, akan membangkitkan pergerakan orang maupun barang. Dari pergerakan orang dan barang itu pasti akan menumbuhkan ekonomi,” kata Jojo.
Pada subsektor perkeretaapian yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan jalur ganda lintas Maja-Rangkasbitung dan reaktivasi jalur KA hingga Labuan. “Untuk double track Maja-Rangkasbitung terus kita dorong karena memang pergerakannya sudah massif. Pembangunan rel ganda menunjukkan jumlah penumpang sudah semakin meningkat. Serta kita juga akan mereaktivasi jalaur KA hingga Labuan, di mana jalur ini sudah ada ketika zaman Belanda. Pembangunan perkeretaapian terus ditingkatkan karena kereta api dapat mengangkut penumpang secara masif dan juga untuk keperluan logistik,” pungkas Jojo.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Djoko Sasono yang turut menjadi narasumber pada dialog ini mengatakan pembangunan infrastruktur yang mumpuni tidak akan mendapatkan outcome seperti diharapkan tanpa adanya SDM yang berkompeten. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan melalui BPSDMP mempunyai program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang transportasi, yang diselenggarakan oleh 27 sekolah yang tersebar dari Aceh sampai Jayapura. Di wilayah Banten sendiri ada 3 sekolah yang berada di bawah BPSDMP yakni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug.
“Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk menyiapkan orang-orang yang paham regulasi dan operator transportasi. Oleh karenanya sekolah-sekolah ini ditujukan untuk mendidik dan melatih orang-orang yang akan duduk di regulator dan operator transportasi dengan berbasis pada industri,” sebut Djoko.
Ditambahkan Djoko untuk peningkatan kualitas SDM, Kemenhub memiliki program Diklat Pemberdayaan Masyarakat, di mana program ini memberikan diklat kepada masyarakat, sehingga mereka mempunyai kompetensi bidang transportasi. Diklat-diklat tersebut antara lain seperti Diklat Aviation Security (AVSEC) dan Marshalling untuk transportasi udara, Diklat Basic Safety Training (BST), Advance Fire Fighting (AFF) dan Security Awareness Training (SAT) untuk transportasi laut, Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor, serta diklat bidang perkeretaapian, dan ini tanpa dipungut biaya.
“Sasaran program Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini adalah masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaanya kami bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Universitas/Perguruan Tinggi setempat serta bekerjasama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk pemanfaatan fasilitas praktik yang ada. Sedangkan untuk penyerapan hasil diklat dilakukan kerjasama dengan Operator Prasarana dan Sarana Transportasi,” jelas Djoko.
Selanjutnya untuk di Banten Djoko berharap masyarakat Banten memanfaatkan kesempatan-kesempatan diklat tersebut agar infrastruktur transportasi yang dibangun dan dikembangkan di Banten dapat diisi oleh SDM yang juga berasal dari Banten. “Sehingga masyarakat Banten tidak hanya menikmati hasil konektivitas jaringan transportasi, akan tetapi juga ikut andil dan berkarir dalam dunia transportasi tersebut,” tutup Djoko.
Dialog Sinergi Membangun Bangsa yang berlangsung di Serang, Banten kali ini dihadiri lebih dari 700 mahasiswa yang berasal dari lima perguruan tinggi di kota Serang. Turut hadir dalam acara ini Wakil Walikota Serang H. Sulhi dan Wakil Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Wawan Wahyudin.