BANDUNG (independensi.com) – Dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan saat ini Pemprov Jabar bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, tengah menyusun dan membahas Raperda tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yang diharapkan selesai dan ditetapkan menjadi Perda pada awal tahun 2018.
“Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi para nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat,” katanya pada acara Pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Minggu (17/12/2017).
Wagub Jabar Deddy Mizwar menyebutkan, dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terdapat 11 Kabupaten/ Kota pesisir dengan panjang pantai 842,66 km, luas laut 18.727,28 km2, serta memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah teritorial 12 mil yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Indonesia dan WPP 712 Laut Jawa.
Namun demikian, Deddy Mizwar mengungkapkan bahwa potensi perikanan tangkap yang begitu besar di Jawa Barat, saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pada tahun 2016 misalnya, produksi perikanan tangkap Jawa Barat sebesar 276.303 Ton, memang meningkat sekitar 1,95% dari produksi tahun 2015. Akan tetapi itu baru sekitar 13,35% dari potensi perikanan tangkap yang ada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan, yang dikelola bersama-sama dengan 12 (dua belas) provinsi lainnya.
“Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi para nelayan, terutama menyangkut pengelolaan yang masih tradisional, serta lemahnya akses permodalan,” kata Deddy.
Adapun faktor lainnya yakni, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti armada perikanan yang masih didominasi ukuran kecil, bahkan dari 18.231 unit kapal perikanan, sebanyak 16.827 unit atau 92,2% diantaranya berukuran kecil. Selain itu, dari aspek legalitas masih banyak kapal perikanan yang belum berizin/belum terdaftar.
“Salah satu hal yang perlu kita sikapi dengan bijaksana dan antisipatif, adalah rencana diberlakukannya kuota penangkapan ikan yang berimplikasi terhadap jumlah armada penangkapan dan produksi ikan untuk tiap provinsi,” kata Wagub Deddy.
Menanggapi permasalahan di lapangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berupaya meningkatkan pelayanan perizinan, dengan membuka gerai-gerai pelayanan perizinan di beberapa tempat strategis.
Disamping itu, Deddy menyebut pihaknya juga pro-aktif menjemput bola dengan menempatkan mobil unit pelayanan di sentra-sentra nelayan secara terjadwal, yang diperkuat dengan penerapan sistem perizinan online sehingga para nelayan yang akan mengurus SIUP/SIPI bisa mendapatkan pelayanan secara lebih mudah dan lebih cepat.
Sementara itu, terkait dengan asuransi nelayan, Deddy menyebutkan bahwa dari jumlah nelayan yang tercatat sebanyak 100.485 orang, baru 57.915 orang atau sekitar 57,63% yang telah memiliki kartu nelayan, dengan jumlah Polis Asuransi yang terbit tahun 2016 sebanyak 35.074, dan pada tahun 2017 dari target sebanyak 17.550 telah terbit 12.325 Polis.
Dalam hal klaim asuransi, pada tahun 2016 s.d 2017 terdapat 158 klaim, terdiri dari 120 meninggal alami, 6 meninggal kecelakaan di laut, 16 kecelakaan di laut/darat, dan 16 pengobatan karena sakit.
“Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak terkait yang telah memberikan pelayanan yang baik dan cepat terhadap klaim asuransi nelayan,” katanya.
Adapun terkait program Sertifikat Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan, sampai dengan tahun 2016 Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam Dilindungi Undang -Undang