JAKARTA (Independensi.com) – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bila hanya sekadar menjalankan program ekstensifikasi lahan seperti mencetak sawah baru dinilai tidak menjamin akan terwujudnya ketahanan pangan di Tanah Air.
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, Rabu (14/3/2018), menyatakan bahwa program cetak sawah tidak menjamin Indonesia akan mencapai ketahanan pangan.
“Hal ini dikarenakan Indonesia masih kekurangan pasokan komoditas pangan. Menggunakan cara ekstensifikasi lahan tidak akan mempu mencukupi kebutuhan pasar domestik dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah,” papar Hizkia.
Ia berpendapat program cetak sawah ini adalah pengulangan dari program serupa yang pernah dilakukan pemerintah pada 1996 yang lalu.
Proyek yang dinamai Mega Proyek Beras tersebut, lanjutnya, menjadikan satu juta hektar hutan rawa gambut menjadi sawah padi. Pemerintah juga membangun ribuan kilometer saluran air untuk mengairinya.
“Hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Proyek ini mengurangi cakupan hutan di area tersebut dari 64,8 persen pada 1991 menjadi 45,7 persen pada 2000. Program ini juga membunuh ribuan orang utan karena mereka kehilangan habitatnya,” kata Hizkia.
Ia menambahkan selain produktivitasnya yang rendah, proyek semacam ini juga merusak lingkungan dan ekosistem, contohnya karena membabat hutan, maka serangga yang tadinya menjadi mangsa predator, kini menyerang padi. Proyek ini akhirnya dihentikan setelah terjadi beberapa kali kebakaran hutan antara 1997 hingga 2000.
Hizkia menjelaska, Mega Proyek Beras adalah proyek yang memakan biaya besar dan merusak lingkungan. Melihat dampak yang sudah ditimbulkan program seperti ini, lanjutnya, pemerintah seharusnya tidak mengulang keselahan dengan menciptakan program serupa. Selain memakan biaya besar untuk lahan, irigasi dan air, program ini juga merusak lingkungan dan tidak bisa berjalan dalam jangka panjang.
Menurut dia, kalau pemerintah ingin mencapai ketahanan pangan, lanjutnya, maka pemerintah harus memaksimalkan kerangka perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan juga menghilangkan hambatan non tarif yang selama ini menghambat ketersediaan pangan dan membuat harga pangan menjadi fluktuatif.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama-sama dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan pentingnya pengembangan inovasi sektor pertanian nasional.
Saat mengunjungi Badan Penelitian dan Pengembanggan Pertanian Mekanisasi Pertanian di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (1/3), Mentan menegaskan, kalau ingin pertanian maju harus dengan mekanisasi, harus dengan teknologi.
Menurut Amran, sejumlah inovasi dalam alat mesin pertanian terbukti dapat mempercepat produksi dan meningkatkan produktivitas hingga sebanyak 40-50 persen.
Untuk itu, ujar dia, paradigma pengembangan sektor pertanian harus diubah dari metode tradisional menjadi mekanisme yang lebih moderen dengan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. (ant)