JAYAPURA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) akan membangun 250 unit rumah bagi para tenaga medis Provinsi Papua, di atas tanah seluas 5 hektar yang berada di Kampung Holtekam Dusun Bombardir Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Lahan seluas 5 hektar ini merupakan tanah pemberian dari Ondoafi/Kepala Suku Holtekam, kepada pemerintah untuk dibangun perumahan bagi pegawai, dokter spersialis, dokter dan tenaga juru
rawat.
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan Tenaga Kesehatan Provinsi
Papua dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir H Khalawi AH, Selasa sore (27/3/2018) didampingi Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltief dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai.
Dalam sambutannya Kepala suku Niko Pae, mengatakan daerah Holtekam secara khusus Muara Tami, yang berada di wilayah perbatasan RI – PNG saat ini sangat kekurangan tenaga medis.
Untuk itu dirinya berharap dengan pembangunan perumahan bagi paramedis ini sebagai rumah dinas. Setidaknya bisa membantu keterbatasan tenaga kesehatan di wilayahnya. “Wilayah kami di Muara Tami yang akan dibangun oleh Pemerintah kota Jayapura rumah sakit Type A. Hanya saja kurang tenaga medis,”akunya.
Disisi lain, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltief menjelaskan bahwa lokasi rumah ini sebenarnya sudah akan dibangun sejak tahun 2017 lalu. Sebab hampir sebagian besar tenaga medis di wilayah ini tidak punya rumah.
Dalam arahannya Direktur Jenderal penyediaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Ir H Khalawi AH mengatakan wilayah Muara Tami ke depannya akan menjadi kawasan yang bagus. Pasalnya jembatan penghubung Hamadi – Holtekam direncanakan akan selesai tahun ini.
Dirinya memuji antusiasme masyarakat yang mau menyerahkan 5 hektar tanahnya, untuk pembangunan perumahan. Dirinya berjanji untuk segera bisa dibangun kawasan perumahan ini. Sebab permintaan dari pihak Dinkes Papua baru diajukan di pertengahan jalan pembahasan anggaran tahun 2018.
“Nanti kalau ada yang tidak siap lokasi di Indonesia untuk dibangun perumahan. Maka kami akan melihat aturan untuk dipindahkan pembangunan ke Papua,”janjinya.
Pada kesempatan itu dirinya menjelaskan saat ini untuk pembangunan rumah, bukan hanya diperuntukkan bagi pegawai saja. Akan tetapi juga untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan type rumah 36. Selain itu juga ada program bedah rumah, dimana pelaksanaannya dengan sistem padat karya tunai.
Ribuan Pegawai Tak Punya Rumah
Sebelumnya ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai menjelaskan saat ini kurang lebih 3000 pegawai tidak miliki rumah dinas.
Sejak dirinya sebagai Direktur Rumah Sakit Abepura dan sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kerinduan dirinya, harus ada perumahan khusus bagi tenaga kesehatan.
Akhirnya setelah melalui pergumulan panjang dijawab oleh Tuhan. Tahun 2017 Dinkes Papua menganggarkan dana dan melakukan perencanaan dan sudah selesai. Setelah itu pihaknya mengajukan pembangunan fisik untuk tahun 2018 ini. Namun oleh Bappeda Papua dicoret melalui Tim TAPD.
“Saya tetap bergumul dan tidak berkecil hati. Karena yang sayaperjuangkan adalah teman -teman kesehatan. Terutama tenaga dokter spesialis yang kita butuhkan tenaga mereka di Papua. Tetapi sampai disini mereka mengalami kesulitan perumahan. Perumahan saja susah. Apalagi bicara soal intensif dan lainnya,”ujarnya.
Akhirnya dirinya mencoba mengajukan proposal rancangan perumahan
tenaga medis di Kampung Holtekam Dusun Bombardir, Kota Jayapura dengan
luas areal kurang lebih 5 hektar. Singkatnya proposal tersebut
akhirnya dijawab pusat.
Dalam perencanaannya kurang lebih ada 250 unit rumah yang akan
dibangun. Dengan type rumah untuk dokter spesialis, para dokter dan
ada type untuk pejabat eselon II, eselon III dan IV dan staf pegawai.
Rencana kedepan juga akan dibangun TK dan PAUD. Selain itu juga
sarana olahraga seperti tenis lapangan. Selain itu lokasi perumahan
ini sangat dekat dengan Pantai Holtekam, yang selama ini menjadi
objek wisata.
“Nantinya kalau lokasi perumahan ini sudah jadi.Maka waktu tempuh dari Hamadi – Wutung, hanya memakan waktu tempuh lebih kurang 5 menit saja. Dari jembatan Holtekam sampai di perumahan ini,” terangnya.
Selaku kepala dinas dirinya memberikan apresiasi kepada Dirjen Kementerian Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Termasuk Satgas SNVT Provinsi Papua Malikidin Soltief, yang mampu menggolkan perencanaan perumahan tenaga medis, yang sudah disetujui.
Untuk Tahun 2018 ini akan dilakukan penataan yaitu, penimbunan, drainase, Amdal.
Tahun 2019, Kementerian PUPR menjanjikan akan membangun 100 unit, yang akan dibangun secara bertahap.
“Perumahan ini akan jadi bersamaan dengan jembatan Holtekam. Rencananya perumahan ini akan rampung di tahun 2020. Rumah ini sebelum digunakan akan kita persembahkan untuk digunakan PON 2020,” terangnya.
Perumahan ini nantinya akan diprioritaskan bagi para tenaga medis, dokter ahli yang sudah lama. Namun belum memiliki rumah dinas. Diketahui saat ini jumlah tenaga medis khusus Dinas kesehatan Provinsi Papua sejumlah 3450 pegawai. Belum termasuk para pegawai di RSUD Jayapura dan RSU Abepura. Dari sekian banyak pegawai hanya 10 persen saja yang memiliki perumahan. (Odeodata h Julia)