SUKABUMI (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo dalam agenda kerjanya ke Kabupaten Sukabumi meninjau langsung proyek padat karya tunai, Minggu, (08/04/2018). Ada dua proyek yang ditinjau langsung, yaitu proyek dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan proyek dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Kita ingin ngecek padat karya tunai yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ada 711 titik proyek padat karya tunai dengan total anggaran mencapai Rp159 milyar.” ujar Presiden yang datang ke tempat proyek dengan mengendarai sepeda motor.
Proyek padat karya tunai dari Kementerian PUPR adalah pertama, pembangunan irigasi kecil. Proyek ini berlokasi di Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Luas area sawah mencapai 125 hektar dan merupakan bagian dari daerah irigasi Cigobang.
Adapun panjang irigasi yang dibangun adalah 600 meter dengan rincian 60 meter pasangan batu dan 570 meter normalisasi dan peninggian tanggul. Proyek yang bernilai Rp225 juta ini dikerjakan oleh 70 pekerja dengan lama pengerjaan 50 hari.
Sementara proyek dari Kementerian Desa adalah pembangunan pondok wisata. Proyek ini berlokasi di Kampung Tegallega Pasir, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.
Total ada 6 unit pondok wisata yang dibangun. Proyek senilai Rp89 juta ini menggunakan anggaran dari Dana Desa tahun anggaran 2018. Adapun lama pengerjaan diperkirakan selama 25 hari kerja dengan total upah pekerja sebesar Rp28,3 juta.
Selain untuk membangun desa, proyek padat karya tunai juga menyerap banyak tenaga kerja. “Ada 100 sampai 200-an pekerja di setiap titik. Tinggal dikalikan saja (dengan jumlah titik proyek),” ujar Presiden.
Selesai meninjau proyek dan santap siang, Presiden singgah ke Pesanggrahan Tenjo Resmi, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Selanjutnya Presiden bertolak ke Stasiun Cibadak untuk melanjutkan perjalanan menuju Bogor dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa RI-1.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.