LONDON (Independensi.com) – Indonesia memberikan dukungan kuat bagi upaya global untuk peningkatan kesejahteraan petani miskin melalui proyek pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Uganda.
Program “National Oil Palm Project of Uganda” (NOPP) diimplementasikan melalui dukungan pendanaan Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian atau “International Fund for Agricultural Development” (IFAD), demikian Counsellor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Roma Charles F Hutapea kepada Antara London, Selasa (17/4/2018).
Dubes RI untuk Italia dan Wakil Tetap RI untuk Badan PBB Pangan dan Pertanian di Roma, Esti Andayani pada pembukaan sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD di Roma, Italia, Senin waktu setempat, menegaskan, IFAD tidak boleh gagal dalam mendorong peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani miskin di wilayah pedesaan terbelakang dengan memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi yang besar dari budidaya tanaman sawit.
Dubes RI menyampaikan pernyataan di Sidang Dewan Eksekutif ke-123 IFAD pada agenda pembahasan “Uganda National Oil Palm Programme” untuk menyampaikan dukungan Indonesia agar proyek pengembangan sawit berkelanjutan melalui pendanaan IFAD di Uganda dapat disetujui oleh dewan eksekutif sebagai badan pengambil keputusan proyek pendanaan.
Menurut Esti, budidaya kelapa sawit telah terbukti di banyak negara memainkan peranan penting dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan Agenda 2030. Khususnya di Indonesia, budidaya sawit berkontribusi bagi penghidupan lebih dari 17 juta penduduk Indonesia.
Dampak positif riil budidaya sawit lainnya seperti taraf pendidikan penduduk meningkat dan perbaikan berbagai infrastruktur pedesaan yang berujung pada naiknya indeks pembangunan manusia (IPM).
Disampaikan pula mengenai kebijakan industri sawit Indonesia yang pro-lapangan kerja, pro-kaum miskin, pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan dalam kerangka ‘Indonesian Sustainable Palm Oil” (ISPO).
Dalam sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD ini, Indonesia memainkan peranan penting dalam menggalang dukungan dari negara berkembang bagi persetujuan dan implementasi proyek NOPP Uganda oleh Dewan Eksekutif IFAD, meski terdapat tentangan dari beberapa negara ekonomi maju yang menekankan risiko proyek tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan.
Dewan Eksekutif IFAD terdiri atas 36 negara yang mewakili 176 negara anggota IFAD dalam memberikan persetujuan program kerja IFAD, proyek-proyek pembangunan pertanian dan rekomendasi penting lainnya terkait manajemen dan keuangan IFAD. Indonesia merupakan anggota Dewan Eksekutif IFAD periode 2018-2020.
Pernyataan Indonesia banyak memperoleh apresiasi dari negara berkembang dan negara maju (tergabung dalam List A) karena memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang dampak positif pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. (Berbagai sumber/ant/eff)