JAKARTA (Independensi.com) – Aplikasi yang dirancang dalam bentuk sistem pemantauan lahan pertanian mampu memperkecil risiko pertanggungan perusahaan asuransi pertanian di Indonesia.
Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi di Jakarta, Kamis (19/4/2018), menyatakan selama ini hampir 70 persen biaya asuransi pertanian tersedot untuk verifikasi.
“Musababnya, lokasi lahan pertanian banyak tersebar di pelosok yang terpencil sehingga akses petugas asuransi padat biaya. Hal ini yang membedakan dengan nasabah asuransi umum yang pesertanya banyak di kota,” katanya.
Menurut Dedi, penyedia jasa asuransi membutuhkan teknologi yang dapat mengatasi kendala tersebut karena potensi pasar produk asuransi sebetulnya tinggi.
Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sebagai penyedia jasa satelit Indonesia untuk mengembangkan sistem pemantauan lahan pertanian di seluruh Indonesia.
“Sebetulnya telah kami rintis sejak 1998 dan mulai digunakan sejak 2014 secara bertahap. Ini kerja sama dengan Kementan, BPPT, IPB, JAXA-Jepang, CSA-Canada, IRRI-Phillipines, dan NASA-USA,” tutur Kepala Pusat Pemanfaatan Data Inderaja LAPAN, Dr. M. Rokhis Komaruddin.
Sistem pemantauan tersebut bernama “si mantap” yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tanaman Pertanian. Komoditas yang dipantau berupa padi, jagung, bawang merah, cabai, dan tebu dengan menggunakan data satelit atau drone.
Menurut Kepala Unit Usaha Pertanian dan Mikro-PT Jasindo, Ika Dwinita Sofa, aplikasi si mantap sangat bermanfaat saat survei klaim di lapangan.
“Aplikasi ini meningkatkan akurasi dan menghemat biaya dan tenaga,” kata Ika. Aplikasi itu sudah dapat diakses melalui website sementara aplikasi berbasis android sedang dikembangkan.
Sementara menurut Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. M. Syakir, Si mantap dapat menghitung berapa, kapan, dan dimana faktor produksi seperti pupuk, pestisida, air, dan alsintan yang dibutuhkan di suatu daerah.
Bahkan ketika data iklim di-insert dalam si mantap maka sistem ini dapat digunakan sebagai dasar penanganan dan antisipasi wilayah yang terdampak kekeringan atau banjir.