JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa angka inflasi harus ditekan serendah mungkin supaya bikin harga barang di Indonesia tetap terkendali.
Jokowi menyatakan, jika angka inflasi di daerah naik-turun, pemerintah setempat harus mencari titik masalahnya dimana, apa itu pasokan atau distribusi.
“Pasokan misalnya besar kurang, hubungi provinsi lain yang surplus. Minta beras dikirim ke provinsi saya agar harga terkendali,” ujarnya saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (26/07/2018).
Menurutnya, pemerintah provinsi dan daerah harus mengerti betul soal inflasi, jangan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, tapi diiringi kenaikan harga. “Jangan enggak ngerti terus duduk manis di kantor, percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi tinggi. Tekor rakyat, yang betul itu kalau pertumbuhan ekonomi 7%, inflasi 2% jadi rakyat dapat merasakan,” sambungnya
Sementara untuk saat ini, kata Jokowi, pertumbuhan ekonomi 5,1% dengan inflasi 3,6% masih bagus karena ada gap yang bisa dinikmati masyarakat. Namun Ia menekankan harga pangan tetap harus selalu dipantau.
“Pasokan distribusi harus dicek karena volatilitas harga pangan masih 4,47. Saya titip ke Kapolri, Kapolres ikuti mekanisme pasar, represif. Kalau inflasi stabil, orang mau nimbun barang enggak masalah, tapi kalau timbun barang harga melonjak ini yang harus dimasalahkan karena stok itu juga perlu,” pungkasnya.
Seperti diketahui Rakornas Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.
Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.(BM/ist)