JAKARTA (independensi.com) – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai kebijakan pemerintah menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium, justru hanya semakin membuat kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) semakin tertekan.
“Penundaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar akan menekan laba Pertamina hingga 12 bulan ke depan, akibat makin meruginya perusahaan di sektor penjualan BBM,” ujar Direktur Fitch Ratings Shahim Zubair, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/10/2018).
Menurutnya, maju mundur kebijakan kenaikan harga BBM yang terjadi 10 Oktober lalu, menggambarkan betapa sensitifnya isu BBM di Indonesia. Dengan kejadian tersebut, mereka meyakini kenaikan harga BBM yang diatur pemerintah sulit dilakukan hingga Pemilu 2019 pada April tahun depan.
Sebagai kompensasi atas beban yang ditanggung Pertamina, pemerintah memang telah menambah subsidi dari Rp 500 menjadi Rp 2000/liter untuk bensin solar. Namun, perlu diingat masih terdapat Premium yang tidak disubsidi, tapi selisih harga jualnya masih ditanggung Pertamina karena harga dilarang naik.
“Kami memprediksi kompensasi yang ditanggung Pertamina untuk produk bensin yang diatur pemerintah bisa mencapai 69%075% harga pasar,” katanya. Ditambah dengan harga minyak yang terus terdongkrak, keuangan Pertamina juga diprediksi tergerus lebih tinggi dibanding tahun lalu.
Di 2017, laba perseroan tergerus hingga US$ 2 miliar. “Di semester 1 tahun ini, diperkirakan perusahaan tergerus sebanyak US$ 1,2 miliar (setara Rp 18,2 triliun). Dan diperkirakan masih lebih tinggi hingga semester dua 2018 dengan harga rata-rata minyak dunia,” jelasnya.
Soal tergerusnya laba perusahaan, Deputi Bidang Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebelumnya juga telah menyebut laba Pertamina di semester I-2018 tergerus cukup banyak. Perusahaan, kata dia, hanya berhasil membukukan laba sekitar Rp 5 triliun, merosot hingga 73% dibanding capaian serupa tahun lalu.