BANJAR BARU (IndependensI.com) – Pulau Kalimantan, pulau kedua terbesar di Indonesia, yang tersohor dengan sebutan “Borneo”, bila menyebut Kalimantan selalu terlintas di fikiran adalah “Tambang” eksplorasi Perut Bumi Borneo, memang tidak dapat dipungkiri selalu berkaitan dengan sektor pertambangan, mulai dari Batubara (Mas Hitam) yang sudah di ekspor ke Penjuru Dunia hingga Gas dan Minyak Bumi menjadi daya tarik Borneo, baru pada era tahun 80 an, Pulau Borneo menjadi wilayah pengembangan baru sektor pertanian untuk komoditas perkebunan. Tahun 1990, Pemerintah pernah ber-angan dan melakukan pembukaan lahan gambut 1 Juta Hektar yang direncanakan menjadi sumber “Produksi Pangan Nasional”, namun kesalahan manajemen dan krisis moneter membuat proyek raksasa ini gagal, hasil verifikasi terakhir dari lahan 1 juta hektar, hanya 10 persen yang dapat di optimalkan sebagai lahan pertanian, proyek ini menjadi cerita yang tidak dapat dibaca lagi.
Sektor Pertanian, memang sangat krusial dan sering menjadi “Bulan-bulanan” dari dinamika pembangunan, Kemajuan Jaman dan Tingkat Populasi Penduduk di Muka Bumi, sangat mempengaruhi sektor yang sering diabaikan, tidak terlepas Indonesia sebagai Negeri Agraris yang sudah dikenal diseantero dunia, jauh sebelum era “Revolusi Industri” Benua Eropa, bahkan masih pada abad Pertengahan, Nusantara sudah dikenal melalui berbagai komoditas kebutuhan primer, masyarakat di belahan timur maupun barat, bahkan negeri ini menjadi rebutan berbagai kekuasaan yang berkembang pada jaman itu, melahirkan “Pertikaian” Bangsa Eropa.
Cuplikan History Nusantara tersebut diatas, bukan tujuan tulisan ini, hanya Ilustrasi betapa strategisnya Indonesia sejak dahulu kala, hingga saat ini, ketika Era Teknologi digital, isu Ekonomi Global dan Isu-isu “Perang Teknologi” bermotifkan Ekonomi untuk “Pengusaan” Sumber Daya Alam suatu “Negara” yang meliputi komoditas “Pangan” sebagai basisnya.
Indonesia dengan jumlah Penduduk 250 juta lebih, peringkat ke 4 dunia, menjadi daya tarik bagi negara-negara maju untuk pengembangan market, khususnya “Komoditas Pangan”.
Indonesia sejak tahun 1990, sudah menjadi pelanggan Impor berbagai komoditas pangan strategis, bukan hanya beras dan jagung, komoditas hortikultura seperti buah dan sayuran bahkan cabai dan bawang pun kita impor, sungguh miris memang. Impor seakan kewajjban harus dilakukan Negara yang mendapat julukan Negeri “Gema Ripa Loh Jinawi”, anehnya Masyarakat seakan terbuai dengan “Kecukupan” komoditas pangan walau itu Impor, ada apa ?
Era Reformasi, turunnya Rejim Orde Baru yang menetapkan “Stablitas” PolEkSosbud sebagai Panglima, hingga lebih dari 15 Tahun pergantian kekuasaan dari era Sentralistik ke Desentralisasi namun tetap tidak mampu merubah ketergantungan Impor Komoditas Pangan.
Tahun 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terpilih memimpin Negeri, dengan Visi dan Misi Kerja-Kerja-Kerja, Membangun dari Ujung Negeri untuk Kedaulatan Negara, serta menghadirkan Pemerintah disetiap Persoalan Anak Bangsa, perlahan namun pasti. Sektor Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman, mulai menggeliat, diawali dari rehablitasi infrastruktur pertanian, seperti waduk, jaringan irigasi dan ketepatan waktu pengadaan benih, pupuk serta sarana produksi lainnya, tampak perubahan terutama animo dan respond petani, peternak yang sangat signifikan.
Andi Amran Sulaiman, memetakan persoalan dengan cepat, data baku lahan dan dukungan sarana produksi benih, pupuk khusus teknologi alat mesin pertanian menjadi target utama.
Progaram Upaya Khusus Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai diluncurkan sejak 2015 serta Kebijakan Luas Tambah Tanam (LTT), menjadi kebijakan khusus dan serempak diseluruh sentra produksi, rehablitasi jaringan irigasi yang ditargetkakan 3 tahun untuk 3 juta hektar diselesaikan tidak sampai 2 tahun, pengadaan sarana produksi terutama benih, pupuk dan khusus Alsin yang sejak dulu harus tender ditiadakan, e-katalog dan penunjukan langsung menjadi pilihan, hal tersebut membuat perubahan yang sangat mendasar walau belum menyelesaikan, namun terbukti dari 2015 hingga saat ini produksi komoditas yang tadinya “Wajib Impor”, mulai berubah dan perubahan ini juga sangat memukul kepentingan sekelompok atau beberapa kelompok yang selama ini dimanjakan fasilitas impor, terkesan sporadis memang, namun kebijakan ini terbukti sangat luar biasa, banyak kalangan meragukan namun masyarakat tani terbukti meningkat kesejateraannya, tolok ukur NTP yang meningkat, bahkan sumbangan inflasi dari sektor pangan terus turun, hari-hari besar keagamaan yang biasanya selalu membuat gonjang-ganjing harga kebutuhan rumah tangga, dalam 3 tahun terakhir tidak terdengar lagi.
Alsintan dan Inovasi Teknologi Harga Mati
Menteri Amran, membuat kebijakan yang spetakuler dengan membagikan ratusan ribu unit alsintan yang tidak terbatas hanya pada hand traktor namun alat-alat berat seperti eskavator, traktor besar roda 4, dan pompa-pompa air mulai dari diameter kecil hingga besar didistribusikan, koordinasi antar instansi yang selama ini hanya sebatas rapat sekarang diaplikasikan dilapangan, tidak ada lagi kata “Bukan Kewenangan”, semua Sektor Lintas Instansi Ter-integrasi. Tidak ada “Bangsa yang Maju” di Dunia tanpa Inovasi dan Teknologi, ini selalu diucapkan Menteri Amran, pada setiap kunjungan kerja di komunitas petani.
Lahan Rawa dan Lebak Menjadi Pilihan
Indonesia memiliki beragam topografi dan klimatologi lahan,yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, lahan Rawa dan Lebak mulai dari Lahan Pasang Surut, ada sekitar 34,1 juta hektar.tersebar di 18 Provinsi, atau 300 Kabupaten/Kota, dari luasan tersebut ada sekitar 21,82 juta hektare dapat dioptimalkan untuk sektor pertanian.
Menteri Amran, melihat potensi yang terpendam dan belum tergali dari lahan rawa dan lebak yang dimiliki Indonesia, akhirnya menetapkan Program Optimalisasi Lahan Rawa dan Lebak, menjadi Program Nasional, dimulai dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kab. Musi Banyuasin, hingga ke Kalimantan Selatan, kedua Propinsi ini memiliki lebih dari 2 juta hektar lahan rawa dan lebak. Kementerian Pertanian melakukan pengembangan lahan rawa seluas 50.000 hektar di Kab. Musi Banyuasin sejak pertengahan 2016 bekerjasama dengan TNI, sejak 2017 sudah mencapai IP2 dan rata-rata produktivitas 4,5 hingga 5 ton/ha, target pemerintah optimalisasi lahan rawa dan lebak 10 juta hektar dengan inovasi teknologi dan membangun industri perberasan ter-integrasi dari hulu hingga hilir, membangun koperasi petani yang terkoporasi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Desa Jejangkit di Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, yang lokasi peringatan HPS ke 38, pagi ini Kamis (18/10/2018), memiliki hamparan lahan rawa lebak seluas 4000 hektar, hingga saat ini, Kementan dan Pemda Propinsi Kalimantan Selatan sudah menggarap hamparan rawa seluas 2400 hektar, dan ini menjadi demplot pengembangan lahan rawa se Kalimantan, dari beberapa uji lapang di lokasi hps 2018, Badan Litbang Kementerian Pertanian, memastikan produktivitas di atas 5 ton/ha. Menteri Amran, ketika melakukan kunjungan persiapan ke lokasi HPS ke 38 di desa jejangkit menyatakan ;
“Saya melihat, yang kita inginkan, ada di sini. Solusi baru untuk pangan Indonesia. Kita bangun lahan rawa in dengan Inovasi baru. Ini menjadi pesan terpenting dari pelaksanaan Hari Pangan Sedunia ke 38 tahun 2018.
Termanfaatkannya lahan rawa di Kalimantan Selatan ini, menjadi Obat “Paceklik,” sekaligus membuka keyakinan kita, untuk pencapaian Lumbung Pangan Dunia 2045, demikian diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengecek kesiapan Pilot projek Pengembangan Lahan Rawa di Desa Jejangkit, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Selamat Hari Pangan Sedunia ke 38 Tahun 2018. Kerja-Kerja-Kerja Petani Sejahtera Bangsa Berjaya. (MR/wasito)