JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo memantau langsung penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap pertama Tahun 2019 di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, pada Kamis, 10 Januari 2019. Dalam acara penyerahan, hadir sebanyak kurang lebih 1.115 keluarga penerima manfaat PKH dari Kecamatan Ciracas beserta sejumlah SDM pelaksana PKH dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi program yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga prasejahtera ini. Hal itu merupakan wujud perhatian pemerintah sekaligus sebagai upaya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan.
“Pemerintah betul-betul ingin memberikan perhatian peningkatan kesejahteraan di keluarga-keluarga penerima,” ujarnya.
Tiap tahunnya, alokasi anggaran untuk PKH ini terus meningkat. Anggaran sebesar Rp10 triliun dialokasikan untuk PKH tahun 2016 dengan sasaran 6 juta keluarga prasejahtera. Pada 2017, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp11,5 triliun.
Adapun untuk tahun 2018 lalu, pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat hingga mencapai 10 juta keluarga dengan anggaran Rp17,5 triliun. Sementara tahun 2019 ini, alokasi anggaran untuk program tersebut meningkat hingga Rp32,65 triliun.
“Tahun 2019 ini melompat tinggi sekali menjadi Rp32 triliun,” kata Presiden.
Melalui bantuan sosial PKH ini, para keluarga prasejahtera dimungkinkan untuk memiliki akses kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan sekaligus meningkatkan taraf hidup.
“Tapi hati-hati penggunaannya supaya yang kita inginkan itu betul-betul bisa memberikan manfaat kepada keluarga-keluarga penerima. Saya minta para SDM pendamping PKH dilihat betul kegunaan dari uang-uang yang ada,” ucapnya.
Selepas acara, Kepala Negara mengatakan bahwa PKH diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Tiap tahunnya, pemerintah berharap agar semakin banyak keluarga penerima manfaat PKH yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya dan mencapai kemandirian.
“Jadi penerima PKH yang sudah lulus ya memang harus lepas dari program ini. Kita ini akan meluluskan sebanyak-banyaknya. Bukan membantu sebanyak-banyaknya. Tetapi sekarang ini memang prosesnya membantu sebanyak-banyaknya agar yang lulus semakin banyak,” ujarnya.
Untuk tahun 2018 sendiri, menurut Presiden 200.000 penerima PKH sudah lulus. Adapun untuk tahun 2019, Presiden berharap seluruh penerima PKH bisa lulus. “Ya penginnya kita ya lulus semua. Tapi paling tidak dua kali lipat ya,” tuturnya.
Untuk diketahui, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bantuan sosial PKH pada tahun 2019 ini terdiri atas dua jenis, yakni bantuan tetap dan bantuan komponen. Besaran bantuan tetap untuk setiap keluarga ditetapkan sebesar Rp550.000 per tahun untuk program regular atau Rp1.000.000 untuk penerima manfaat yang berada di daerah dengan kriteria tertentu.
Presiden menyebutkan jika sebelumnya penerima manfaat menerima jumlah yang sama yakni Rp1.890.000, maka untuk tahun 2019, bisa mendapatkan paling maksimal Rp9.600.000, tergantung besaran bantuan komponen.
“Karena ibu hamil, anaknya ada, lansianya ada. Tapi tadi saya lihat ibu-ibu saya buka ada yang dapat 3,7 (juta) ada yang 2,7 (juta) ada yang 2,6 (juta). Ya memang beda-beda,” ungkapnya.
Bantuan komponen sendiri di antaranya terdiri atas bantuan bagi ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia yang masing-masing sebesar Rp2.400.000. Sedangkan anak SD/sederajat mendapatkan Rp900.000. Untuk anak SMP/sederajat memperoleh Rp1.500.000 dan anak SMA/sederajat mendapatkan Rp2.000.000.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa bantuan komponen setiap jiwa per tahun itu berbeda-beda. Misalnya ibu hamil mendapatkan Rp2.400.000 per tahun. Balita juga sama Rp2.400.000,” kata Presiden.
Presiden Optimis Usaha Mikro Berskala Rumahan Bisa Naik Kelas melalui Program Mekaar
“Alhamdulillah, awalnya cuma jualan jamu. Sekarang tambah arem-arem (lontong) dan nasi uduk. Terus yang siklus (bantuan) kedua bisa tambah gorengan,” kata Sri Dayanti, ketika ditemui di sekitar Lapangan Gongseng, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 10 Januari 2019.
Sri Dayanti adalah salah seorang penerima bantuan permodalan dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Dirinya sudah dua tahun belakangan bergabung sebagai nasabah program tersebut dan tercatat telah dua kali menerima bantuan modal untuk mengembangkan usaha kecilnya.
“Dapat yang pertama Rp2 juta, yang kedua Rp3 juta,” tuturnya.
Sri mengakui besarnya manfaat yang diberikan oleh program yang berjalan sejak akhir 2015 tersebut. Dengan bantuan modal dan pendampingan yang dilakukan PNM, perlahan usaha kecilnya mulai menggeliat dan bergerak maju.
Pengembangan usaha rumah tangga sebagaimana yang dilakukan dan dialami oleh Sri Dayanti memang menjadi tujuan dari PNM Mekaar. Saat menemui para nasabah program Mekaar di lokasi yang sama, Presiden Joko Widodo mengharapkan para ibu rumah tangga mampu mengambil manfaat dari program ini dan mengembangkan usahanya lebih jauh.
“Program Mekaar ini diberikan kepada ibu-ibu agar kegiatan usahanya menjadi lebih besar lagi. Kalau sekarang masih pada posisi supermikro nanti bisa naik ke mikro, bisa naik lagi ke usaha kecil, menengah, dan seterusnya,” kata Presiden.
Program ini memang secara khusus menyasar pada usaha-usaha supermikro atau diberikan kepada ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha kecilnya sendiri. Namun, bila dijalankan secara maksimal dan disiplin, usaha-usaha kecil seperti inilah yang nantinya memberikan tambahan kesejahteraan bagi keluarga, utamanya keluarga prasejahtera.
“Saya melihat bahwa usaha-usaha ini memang usaha rumahan, tetapi inilah yang sebetulnya memberikan tambahan kesejahteraan kepada keluarga,” ujarnya setelah meninjau beberapa kios nasabah PNM di lokasi.
Dalam jangka panjang, Presiden sangat berharap agar dari jutaan nasabah PNM Mekaar terlahir pelaku-pelaku usaha kecil yang mampu mengembangkan usahanya dan beranjak tingkatan mulai level supermikro hingga nanti menjadi usaha kecil atau menengah.
Dengan demikian, pelaku usaha kecil tersebut dapat meninggalkan program PNM Mekaar untuk beralih pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nominal pinjaman modal yang lebih tinggi.
“Ini program jangka panjang. Kita berharap ini dari yang supermikro nantinya menjadi mikro. Artinya bisa masuk ke KUR yang mikro, yang di bawah Rp25 juta. KUR mikro lolos masuk lagi ke KUR yang kecil Rp25 sampai Rp500 juta. Arahnya ke sana,” tutur Presiden.
Untuk diketahui, layanan bantuan modal PNM Mekaar cabang Ciracas telah berjalan sejak Februari 2016. Selain melayani nasabah di Kecamatan Ciracas, PNM cabang tersebut juga melayani para nasabah di Kecamatan Cipayung dan Pasar Rebo.
Hingga saat ini, jumlah nasabah yang mampu dilayani PNM Ciracas telah mencapai 2.970 nasabah yang terbagi atas 225 kelompok pendampingan. Pembiayaan sebesar Rp7,5 miliar telah disalurkan untuk ribuan nasabah tersebut.
Adapun di tingkat nasional, PNM Mekaar telah menyalurkan bantuan permodalan mencapai Rp10,4 triliun di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, PNM juga telah melayani 4 juta nasabah dari 2.295 kelompok pendampingan.