JAKARTA (IndependensI.com) – Indonesia sudah dipimpin oleh tujuh Presiden semenjak merdeka pada 17 Agustus 1945. Setiap Presiden yang menjabat selalu menegaskan pentingnya pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat.
Namun, tahukah Anda, apa yang membedakan Jokowi dengan para Presiden sebelumnya?
Jawabannya sederhana: Indonesia Sentris.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan nasional selama puluhan tahun lalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya terjadi kesenjangan yang luar biasa antardaerah.
Mayoritas wilayah di luar Jawa sangat tertinggal dari segi infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat terlalu berkonsentrasi menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi abai terhadap aspek pemerataan pembangunan nasional.
Semua berubah semenjak Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Jokowi bertekad pembangunan nasional tak hanya berkutat di Pulau Jawa.
“Karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial,” kata Jokowi, di Jakarta, Senin (26/11/2018).
Sejak Jokowi memimpin, pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi. Ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandar udara dan pelabuhan dibangun pemerintah. Beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa.
Jokowi sadar, infrastruktur saja tidak cukup untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maju. Tanpa menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia, gencarnya pembangunan infrastruktur tidak akan banyak berarti.
Semenjak Indonesia dipimpin Jokowi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga gencar membangun kawasan industri. Keberadaan kawasan industri baru akan menyerap banyak lapangan kerja baru, mendorong iklim investasi bagi daerah sekitar, dan menjadi titik pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Merujuk data Kemenperin, sepanjang periode 2015-2018, baik pada saat Kemenperin dipimpin Saleh Husin dari Partai Hanura dan kini dilanjutkan oleh Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, pemerintah sudah membangun 13 kawasan industri di Pulau Jawa dan luar Jawa.
Kemenperin juga telah membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di 22 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa.
Sebanyak 10 Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah dibangun dan sudah beroperasi antara lain KI/KEK Sei Mangke di Sumatera Utara, KI/KEK Palu di Sulawesi Tengah, KI/KEK Dumai di Riau, KI Wilmar di Banten, KI Ketapang di Kalimantan Barat, KI Kendal di Jawa Tengah, KI JIIPE Gresik di Jawa Timur, KI Bantaeng di Sulawesi Selatan, KI Konawe di Sulawesi Tenggara, dan KI Morowali di Sulawesi Tengah.
Mulai 2019
Sementara tiga KI atau KEK yang belum beroperasi, karena masih dalam tahap konstruksi, adalah KI/KEK Lhokseumawe di Aceh, KI Tanjung Buton di Riau, dan KI/KEK di Bitung di Sulawesi Utara.
Tak cukup sampai di situ, di dalam situs resminya, Selasa (18/12/2018), Kemenperin menyatakan akan menggeber pembangunan 18 kawasan industri di luar Jawa. Mereka berharap 18 kawasan industri tersebut bisa beroperasi mulai tahun 2019.
Kawasan industri yang masih dalam tahap pembangunan berlokasi di Lhokseumawe (Aceh), Ladong (Aceh), Medan (Sumatra Utara), Tanjung Buton (Riau), Landak (Kalimantan Barat), Maloy (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), dan Bitung (Sulawesi Utara).
Sementara 10 kawasan industri yang masih dalam tahap perencanaan berada di Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Kemingking (Bangka Belitung), Tanjung Api-api (Sumatra Selatan), Gandus (Sumatra Selatan), Tanjung Jabung (Jambi), Tanggamus (Lampung), Batulicin (Kalimantan Selatan), Jorong (Kalimantan Selatan), Buli (Maluku Utara), dan Teluk Bintuni (Papua Barat).
Airlangga yakin keberadaan kawasan industri itu bisa berdampak besar kepada ekonomi di luar Jawa. “Kami memproyeksi nantinya terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga merasa optimis bahwa keberadaan kawasan industri tersebut nantinya bisa meningkatkan investasi di Indonesia. “Berdirinya pabrik di kawasan industri akan menimbulkan efek berganda yang banyak salah satunya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” katanya.