CILACAP (Independensi.com) – Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut mengoptimalkan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang menghubungkan wilayah barat Indonesia hingga wilayah Timur Indonesia, melalui penyelenggaraan angkutan laut yang salah satunya melalui jalur tol laut selatan Jawa.
Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan 113 trayek dengan 46 trayek penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PELNI (Persero) dan 67 Trayek untuk dilelangkan kepada operator perusahaan pelayaran swasta Indonesia
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Budi Mantoro usai membuka rapat pembahasan potensi dan realisasi muatan kapal perintis melalui Jalur Tol Laut Selatan Jawa di Cilacap kemarin (15/2) mengatakan bahwa penyelenggaraan angkutan perintis juga akan melalui pelabuhan-pelabuhan di selatan Jawa.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut perintis, yakni menghubungkan daerah yang masih Tertinggal Dan/Atau wilayah Terpencil, Terluar, Perbatasan yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju.
Selain tujuan dan sasaran tersebut, yang paling penting dan menjadi target dari angkutan laut perintis adalah menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, nenghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.
Untuk itu pelabuhan pangkal Cilacap R. 106 Cilacap, Banyuwangi , Celukan Bawang , Lombok dan Cilacap telah disiapkan untuk masyakarat Cilacap dan sekitarnya.
Dengan adanya kapal perintis milik negara di pangkalan menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat wilayah pantai selatan Jawa untuk memanfaatkannya guna mengirim kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan hasil pertambangan.
“Dengan menggunakan kapal 3300 GT yang tersedia pada pangkalan Cilacap, harapan kami dapat memberikan pelayanan kepada stakeholder di wilayah pantai selatan Jawa, dengan kapal dapat memuat muatan yang lebih banyak dibanding dengan menggunakan moda transportasi lainnya,” ujar Capt. Budi.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Cilacap, Wigyo menyatakan kesiapan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dalam melayani kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap siap melayani kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang bekerjasama dengan stakeholder sehingga masyarakat mudah memanfaatkan kegiatan pelayanan publik angkutan laut perintis,” ujar Wigyo.
Wigyo juga memaparkan bahwa pelabuhan Tanjung Intan Cilacap juga terus berbenah diri untuk menjadi pelabuhan yang aman (safe port) dan menuju pelabuhan Go Green.
Dengan demikian, pembahasan Potensi Dan Realisasi Muatan Kapal Perintis Melalui Jalur Tol Laut Selatan Jawa dapat memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat bahwa pemerintah telah hadir dalam menciptakan konektivitas tranportasi laut.