Kartu Prakerja Perlu Mendapat Dukungan

JAWA BARAT (IndependensI.com) – Pengamat Ketenagakerjaan dan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timbul Siregar (kanan) bersama Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Gabriel Goa (tengah), dan Ketua Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan (PWKI) Edi Handum ( kiri) saat memberikan penjelasan pada Saresehan Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan (PWKI) di Ciloto, Cianjur, Jumat (22/3).

Program ketenagakerjaan calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kartu prakerja yang akan diluncurkan, jika terpilih kembali menjadi Presiden di pemilihan Presiden 17 April 2019, patut mendapat dukungan berbagai pihak. Pasalnya, program itu membuat pengangguran yang ingin bekerja akan terselamatkan.

“Kartu prakerja itu jelas bukan untuk orang-orang yang duduk-duduk saja di rumah, tidak mau bekerja. Kartu prakerja ini ditujukan kepada orang-orang yang diputus hubungan kerjanya (PHK) karena kualitas rendah. Nah, orang yang berkualitas rendah ini diberikan kartu prakerja untuk bisa ikut pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK),” kata pengamat Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Timboel Siregar.

Timboel mengatakan itu dalam acara Sarasehan Masalah Ketenagakerjaan dan Rapat Kerja Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwarker) – Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI) di Ciloto, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019).

Tampil sebagai pembicara lainnya adalah Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Indonesia, Gabriel Goa.

Menurut Timboel Siregar, salah satu lembaga pemerintah (Balai Layanan Umum) yang bisa membiayai kartu prakerja ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK). “Di BJSTK banyak dana pekerja. BPJSTK tidak perlu investasikan lagi ke tempat lain, langsung saja jalankan program kartu prakerja ini. Perbanyak pengangguran dididik dan dilatih di BLK,” kata dia.

Timboel Siregar menambahkan, kartu prakerja lebih diutamakan untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan di BLK namun belum mendapatkan pekerjaan.

“Kartu ini tidak ditujukan bagi para pengganggur dan karena itu mereka hanya bisa tinggal diam saja dan lantas mendapatkan uang,” ujarnya.

Senada Gabriel Goa mengatakan, kartu prakerja sangat membantu masyarakat Indonesia terutama untuk mereka yang ingin meningkat kompetensi diri dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di BLK akan terbantu.

Oleh karena itu, Gabriel meminta pemerintah agar meningatkan fungsi BLK yang sudah ada. “Kalau jumlah BLK kurang, ya perlu ditambah,” kata dia.

Karena itu pula Gabriel mendukung program Jokowi membangun BLK komunitas dimana pada tahun 2019 ini akan dibangun 1.000 BLK komunitas. “Namun, usul saya BLK khusus menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang akab ke luar negeri dan harus disiapkanserta ditingkatkan kualitasnya,” kata dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, kartu prakerja akan diberikan kepada lulusan dari sekolah menengah dan lulusan perguruan tinggi yang akan diberi pelatihan sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan mutu dari sumber daya manusia sebelum mendapatkan pekerjaan.

“Lima tahun ke depan kita akan konsentrasi fokus pembangun sumber daya manusia secara besar-besaran. Salah satunya ini (kartu prakerja), bagaimana kita mau bertarung di kompetisi dengan negara lain kalau SDM kita skill-nya kurang, kalau SDM premium kita tidak melimpah,” kata Jokowi.

Jokowi juga membantah jika ada anggapan yang mengatakan kartu-kartu yang dijanjikannya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahkan menambah hutang negara.

Menurut Jokowi, nantinya kartu pra kerja juga bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

“Bisa di luar negeri bisa juga di dalam negeri, jadi yang pegang ini, waktu training dapat insentif honor, kalau trainingnya selesai dia belum mendapat pekerjaan diberikan insentif honor sampai waktu tertentu,” pungkas Jokowi.