JAKARTA (IndependensI.com) – Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan beberapa masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masukan tersebut diutarakan saat bertemu kepala Negara di Kompleks Istana, Rabu (12/6/2019).
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan masukan dari pengusaha ini harus segera diimplementasikan oleh pemerintah. “Kita diminta untuk memberikan masukan-masukan bagaimana sesudah pemilu damai selesai untuk perkembangan dunia usaha ke depan, kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilakukan,” kata Rosan di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Masukan pertama, kata Rosan adalah pemerintah harus segera mensukseskan program vokasi. Hal ini demi mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Program vokasi dianggap bisa meningkatkan skill tenaga kerja tanah air. Bahkan, hal tersebut dibutuhkan oleh para tenaga karena Indonesia (TKI) yang nilai remitensinya masih kalah dengan Filipina.
“TKI kita kan kurang lebih ada 3,6 juta orang, remittance-nya kurang lebih 11 miliar dolar. Dibandingkan Filipina yang TKI hampir sama 3,5 juta orang tapi remittance sampai 33 miliar dolar,” ujar dia.
Kedua, para pengusaha juga setuju agar pemerintah mendorong sektor pariwisata lebih cepat lagi. Agar devisa yang masuk ke Indonesia lebih banyak lagi. Ketiga, mengenai produk tekstil yang harus ditingkatkan lagi demi membantu kinerja ekspor.
“Dan pak presiden menyampaikan bahwa 5 tahun ke depan ini beliau nggak punya beban sama sekali, jadi benar-benar akan mendorong secara penuh masalah ekonomi,” ujar dia.
Di luar tiga permintaan utama, Rosan mengaku para pengusaha juga membahas mengenai masalah tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi bersama Presiden Jokowi. Menurut Rosan, pengusaha berharap adanya penurunan tarif PPh ke level 17-18% dari yang sekarang sebesar 25%. “Kita juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita juga,” ungkap dia.
Ada juga pembahasan mengenai percepatan proses izin berusaha dengan menghilangkan ego sektoral hingga masalah teranyar mengenai mahalnya harga tiket pesawat. “Tadi ada juga itu kita bahas. Sebenarnya dalam hal ini kita sampaikan sebenarnya KPPU bisa masuk. Misal Lion punya wings dan lain-lain, Garuda punya Citilink, itu harus dipecahkan masing-masing dan KPPU bisa masuk ke situ,” katanya. (dny)