JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas tentang rencana kerja Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.
Rapat ini membahas anggaran yang akan diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, disetujui dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman.
“Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka seharusnya harus kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting, ”tegas Menko Luhut saat menyampaikan sambutannya di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Selasa (25/6/2019).
Masih tentang laut, Menko Luhut juga memaparkan tentang verifikasi dan pembenaran jumlah pulau di Indonesia. “Kami berusaha pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama,” jelas Menko Luhut.
Dalam kesempatan ini, Menko Luhut mengapresiasi Kebijakan Kelautan Indonesia yang pertama kali dalam sejarah negara Indonesia, serta Kebijakan Satu Peta Kemaritiman yang merupakan poin penting dalam pemuasan Menko Luhut.
Menko Luhut juga menjelaskan progres penanganan Sungai Citarum, menurutnya Dansatgas meminta Citarum akan selesai dalam 5 tahun dari 7 tahun yang disponsori Presiden.
“Progresnya bisa kita lihat sudah sangat bagus sekali,” katanya.
Sementara, target pencapaian dan target yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan dalam lima Prioritas Nasional, merupakan salah satu poin pengalokasian anggaran yang direncanakan.
“Ada 47 target kinerja tahun 2020 per Unit Kerja Eselon I Kedeputian,” kata Menko Luhut dalam penampilannya.
Rapat kerja hari ini, dibuka oleh Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir dan dihadiri oleh 23 anggota dari 7 fraksi dan juga terbuka untuk umum. Turut hadir dalam rapat ini, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Chs)