JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Teguran diberikan lantaran saat ini para investor masih kesulitan dalam mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian.
Padahal, Kepala Negara sudah berulangkali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.
“Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Selain di Kementerian Kehutanan, Jokowi menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian Kementerian ATR/BPN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan banyak mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.
“Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan,” ujar dia.
“Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai 2,09 miliar dolar AS pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.
“Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ,” ujarnya.