JAKARTA (Independensi.com) – Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) siap berkontribusi nyata bagi kemajuan sektor perikanan nasional. Kontribusi tersebut baik melalui sumbang fikir maupun terjun langsung menjadi wirausaha di bidang perikanan. Ada lebih dari 7000 alumni perikanan Undip yang tersebar di Indonesia dan aktif dalam berbagai latar belakang bidang, termasuk sebagian besar dalam sektor perikanan.
Demikian disampaikan, Abdul Kadir Karding, Ketua Umum Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKB, saat menjadi pembicara kunci pada Kerapu Discussion Corner. Jumat (28/7) di hotel Sofyan Jakarta.
Karding juga menekankan ke depan arah kebijakan perikanan harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya ini penting, sehingga pemanfaatan nilai ekonomi benar benar dapat dirasakan secara jangka panjang. Intinya menurut Karding, pengelolaan sektor perikanan harus secara seimbang mendorong 3 (aspek) yakni kepentingan perlindungan sumber daya, sosial dan ekonomi.
“Jadi prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan itu, harus mendorong keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Bukan “zero sum game” yakni aspek satu mematikan aspek lain. Jadi harus berimbang melalui pemanfaatan secara efisien. Lima tahun terakhir ini, kalau dari sisi kepentingan ekologi bagus, tapi sayang belum fokus pada pemanfaatan nilai ekonomi. Jadi paradigma ini yang harus kita rubah ke depan”, ujar Karding.
Ditambahkan Karding, inti dari perikanan berkelanjutan yakni bagaimana melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan secara efisien untuk kepentingan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.
“Sebagai insan perikanan, kita harus memahami ini. Apalagi potensi ekonomi sumber dayanya luar biasa besar. Jadi harus betul betul dikelola secara terukur, tidak eksploitatif”, pungkas Karding.
Sementara itu, Didik, pengusaha industri pengolahan patin nasional yang juga alumni perikanan Undip, mengatakan kedepan industri pengolahan harus diperkuat. Menurutnya industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan devisa ekspor. Untuk itu, ia meminta pemerintah fokus dalam menjamin efisiensi produksi, suplai produk di hulu, iklim usaha dan investasi yang kondusif, dan meningkatkan daya saing produk.
“Intinya begini. Pelaku usaha jangan dibiarkan berperan sendiri. Pemerintah sebagai regulator harus mengeluarkan kebijakan yang benar benar menyentuh hal hal mendasar dan kebutuhan pelaku usaha. Contoh sinergi antara asosiasi, KKP dan Seco Unindo yakni Branding market “Indonesian Pangasius”, dan alhamdulillah preferensi konsumen bagus. Disini kita butuh peran pemerintah lebih besar dalam menata sistem logistik nasional, sehingga logistic performance indeks (LPI) naik dan secara langsung berdampak pada peningkatan dasa saing produk perikanan Indonesia di pasar global”, ungkap Didik saat dimintai keterangan.