JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menilai program Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil memacu pertumbuhan ekonomi. Termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah lewat belanja alat mesin pertanian (alsintan) dan input produksi.
Hasil riset Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan setiap peningkatan satu persen belanja alsintan mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian di daerah.
Beberapa waktu lalu, Kepala Kementerian PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Kementan sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut seperti pencetakan lahan baru, penambahan lahan pertanian produktif, peningkatan produksi produk pertanian dan pemanfaatan mekanisasi.
Tentang hal ini, Pengamat Ekonomi Politik Pertanian Universitas Trilogi sekaligus pembinan Indonesia Food Watch (IFW), Muhamad Karim menilai secara kacamata ekonomi politik, kebijakan pembangunan pertanian selamat empat tahun lebih era Pemerintahan Jokowi-JK mampu berkontribusi dalam mendorong kinerja positif ekonomi makro. Melansir data BPS, pertama, berhasil menekan inflasi menjadi 1,26 persen.
“Kedua, Nilai Tukar Petani dan Nilai Usaha Tingkat Petani yang mengukur daya beli petani naik menjadi 0,42 persen dan 5,45 persen di tahun yang sama,” ujarnya Karim di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
“Hingga saat ini NTP dan NTUP ini masih digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Artianya dengan data ini, kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman patut kita akui berhasil menyentuh mengurai akar masalahnya,” pinta pria jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Ketiga, kata Karim, kebijakan pangan Menteri Pertanian, Amran dalam mengungkit ekspor pun berbuah manis. Akumulasi nilai ekspor sejak 2015 hingga 2018 mencapai Rp1.764 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 29,7%.
Keempat, BPS pun mencatat, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan investasi di sektor pertanian melejit. Jika pada 2013 PDB pertanian masih di angka Rp994,8 triliun, 2014 menjadi Rp1.089,6 triliun, 2015 sebesar Rp1.184 triliun, 2016 ssbesar Rp1.267 triliun, 2017 sebesar Rp1.344,7 triliun dan pada 2018 naik menjadi Rp1.463,9 triliun.
“Di sisi sisi nilai investasi pertanian juga mengalami peningkatan. Jika diakumulasikan nilai investasi pertanian sejak 2013-2018 mencapai Rp 241 triliun atau meningkat sekitar 110,2 persen. Ini bukan angka yang sedikit dalam mendongkak nilai investasi,” beber Karim.
Lebih lanjut Karim menuturkan kinerja kebijakan pertanian pun berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan menjadi 13,2 persen di 2018. Hal ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan, salah satunya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
“Faktanya memang selama era Jokowi-JK, nyari tidak ada kasus tentang kelaparan yang melanda masyarakat seperti kasus yang makan nasi aking. Kita malah ekspor beberapa komoditas pangan strategis,” tegasnya.
Dengan demikian, Karim menekankan dari rentetan capaian di atas, kebijakan dan terobosan pembangunan pertanian selama yang dinamis dan luar biasa tersebut tentunya tidak sia-sia dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Indikator keberhasilannya secara ekonomi makro sangat jelas dan terukur.
“Karena itu, saya berharap agar pembangunan pertanian ke depan dapat berkelanjutan dalam periode berikutnya, untuk kemajuan yang lebih baik lagi, minimal dinakhodai oleh pemimpin seperti saat ini. Tidak hanya sekedar teori, tapi hasil nyatanya jelas memberikan kemaslahatan seluruh umat,” pungkasnya.(***)