JAKARTA (IndependensI.com) – Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.
“Infrastruktur merupakan pondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan selanjutnya baru masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam diskusi Forum A1 bertajuk “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” yang digelar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Hadir pula dalam forum tersebut mendampingi Presiden Jokowi sebagai narasumber yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Sebagai pondasi, dikatakan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Presiden dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja. Sebab dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan.
“Yang kedua, infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta,” kata Presiden. Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
“Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Negara kita terdiri dari 17 ribu pulau. Infrastruktur yang sudah kita kerjakan lima tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, hingga industri kecil,” ucap Presiden.
Adapun yang keempat, Presiden Joko Widodo mengatakan infrastruktur mendukung kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat, seperti untuk menghubungkan masyarakat kepada layanan Puskesmas atau Sekolah. “Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga yang sebelumnya harus jalan kaki butuh waktu 4 hari 4 malam, dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai,” ujar Presiden.
Pembangunan infrastruktur menurut Presiden Jokowi juga berarti membangun peradaban. Menurutnya, banyak budaya baru yang coba dikenalkan atau ditegaskan dengan adanya suatu infrastruktur baru yang belum pernah ada di suatu wilayah. “Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan,” ucapnya.
Terakhir, yang keenam, dikatakan Presiden membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep Indonesia sentris. “Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur,” ujarnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan siap menjalankan visi Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. “Tugas ini harus kita sikapi dengan optimisme, agar target tercapai. Lima tahun ke depan jalan tol yang akan terbangun ditargetkan mencapai 2.500 km, yang meliputi Jalan Tol Trans Sumatera sekitar 2000 km, Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) sepanjang 184 km, Yogyakarta–Bawen (77 km), dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo (91,93 km), Semarang–Demak (27 km) dan Demak–Tuban–Gresik (236 km),” pungkas Basuki.